Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Pertanahan Nasional (Studi Tentang Perkembangan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat, Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi)

Secara filosofi, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (disingkat UUPA), yang diberlakukan tanggal 24 September 1960 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara No. 2043 telah meletakkan dasar-dasar pembangunan hukum pertanahan nasional. Dalam konsideran “menimbang” huruf a disebutkan bahwa didalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Serlanjutnya dalam huruf b, c dan d, ditegaskan bahwa hukum agraria yang masih berlaku saat itu masih bersifat dualisme dengan berlakunya hukum tanah barat dan hukum tanah adat sehingga tidak menjamin kepastian hukum. Sementara itu, dalam konsideran “berpendapat” huruf a ditegaskan perlunya hukum agraria nasional yang berdasarkan hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasan Umum huruf b dan c secara tegas dinyatakan bahwa tujuan diberlakukan UUPA adalah: (b) meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan dan (c) meletakkan dasardasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Landasan konstitusional UUPA adalah Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, yang kemudian dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA. Selanjutnya untuk mengatur bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yang pada huruf c memberi wewenang kepada Negara untuk mengatur menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Pasal 2 ayat (2) huruf c ini menjadi dasar kewenangan negara mengatur peralihan hak atas tanah, termasuk mengatur perbuatan hukum jual beli hak milik atas tanah. UUPA mencabut Agrarische Wet" (Staatsblad 1870 No. 55), berbagai Domienverklaring, Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 serta Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Sekaligus meletakkaniii dasar pembangunan hukum agraria nasional sebagaimana Pasal 5 UUPA secara eksplisit menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat. Ketentuan Pasal 5 UUPA penting artinya bagi pengaturan hak milik atas tanah. Menurut Pasal 50 UUPA, ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan Undang-undang yang hingga saat ini belum ditetapkan. Pasal 56 menetapkan selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan ketentuan hukum adat setempat. Lebih lanjut Pasal 58 menegaskan selama peraturan pelaksanaan UUPA belum terbentuk, mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku Dalam rangka menjamin kepastian hukum ditetapkan Pasal 19 yang mengatur diadakan pendaftaran tanah antara lain meliputi pendaftaran hak atas tanah dan peralihannya. Selanjutnya Pasal 23 ayat (1) mengatur peralihan pendaftaran hak milik atas tanah dan Pasal 23 ayat (2) menetapkan pendaftaran merupakan alat pembuktian yang kuat serta sahnya peralihan hak tersebut. Namun ketentuan pelaksanaan pendaftaran tanah pada PP No 24 Tahun 1997, yaitu dalam Pasal 37 ayat (1) peralihan hak dapat didaftar jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selanjutnya Pasal 45 ayat (1) menetapkan Kepala Kantor Pertanahan menolak pendaftaran jual beli hak milik atas tanah jika tidak dibuktikan dengan Akta PPAT. Keadaan ini menimbulkan problema filosofi, yuridis dan problema sosiologis. Problema filosofinya bahwa UUPA menetapkan hukum pertanahan nasional berdasarkan atas Hukum Adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin kepastian hukum, Namun UUPA abai terhadap makna hukum adat dalam pengembangan hukum tanah nasional yaitu tidak mengatur secara jelas konsep, asas dan lembaga peralihan hak tanah berdasarkan hukum adat. sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat yang memerlukan pengaturan pendaftaran jual beli hak milik atas tanah yang sah menurut hukum adat dalam peraturan pelaksanaan UUPA. Problema yuridisnya, bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) serta pengaturan pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam Pasal 37 dan Pasal 45 PP No 24 tahun 1997 tidak sinkron dengan makna Pasal 5 UUPA, sehingga jual beli hak milik atas tanah yang sah menurut hukum adat tidak dapat didaftar di Kantor Pertanahan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum serta tidak tercapai tertib administrasi pertanahan yang merupakan tujuan pendaftaran tanah. Problema sosiologisnya, bahwa masyarakat Indonesia yang plural dengan hukum adatnya masing-masing yang secara nyata lahir, berkembang dan dipatuhi, belum mendapat pengakuan dalam sistem hukum pertanahan nasional. Jual beli hak milik atas tanah yang sah menurut adat, untuk memenuhi Pasal 37 dan Pasal 45 PP 24/1997 harus diulang dengan Akta PPAT agar memperoleh tanda bukti yang kuat. Jika tidak didaftar maka tujuan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan tidak tercapai.iv Berdasarkan problema filosofis, yuridis dan sosiologis, dalam disertasi ini di rumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 1. Apa makna hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional sebagaimana dimaksud dalam UUPA ? 2. Bagaimana sahnya jual beli hak milik atas tanah menurut hukum adat, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi ? 3. Bagaimana pengaturan pendaftaran tanah yang berkeadilan, memberi perlindungan dan menjamin kepastian hukum dalam hukum pertanahan nasional di masa depan ?. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat (philosophycal approach), pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer meliputi:UU NRI Tahun 1945; UU No 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang menjadi landasan konstitusional dan landasan filosofis hukum pertanahan nasional, Peraturan pelaksanaan UUPA yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Di samping itu, menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan putusan mengenai sahnya jual beli hak milik atas tanah menurut hukum adat. Bahan hukum sekunder, meliputi buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, hasil penelitian terdahulu, dokumen hukum yang berkaitan dengan jual beli hak atas tanah serta arsip-arsip di Kantor Pertanahan yang relevan dengan topik penelitian ini. Hasil Penelitian adalah sebagai berikut : 1) Makna hukum adat dalam Pasal 5 UUPA adalah sebagai dasar pengembangan hukum tanah nasional. Oleh karena itu, dalam pengaturan jual beli hak milik atas tanah Penulis berpendapat, bahwa makna hukum adat sebagai dasar pengembangan hukum tanah nasional ialah dengan menggunakan konsepsi, asasasas dan lembaga hukum adat serta dengan menerapkan modernisasi. 2) Jual beli hak milik atas tanah menurut hukum adat adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dengan mana si pemilik tanah menyerahkan tanah untuk selama-lamanya kepada pembeli dan pada saat yang bersamaan pembeli membayar harganya. Perbuatan hukum jual beli hak milik atas tanah telah sah apabila dilakukan secara terang dan tunai. 3) Ketentuan Pasal 37 dan Pasal 45 PP No 24 Tahun 1997 tidak sinkron dengan makna Pasal 5 UUPA. Penelitian ini merekomendasi saran sebagai berikut : 1) Sistem pendaftaran tanah dalam hukum pertanahan nasional, perlu mendasarkan makna hukum adat yang hidup di masyarakat, sehingga konsisten dengan jiwa dan semangat UUPA. Oleh karena itu, jual beli hak milik atas tanah menurut hukum adat perlu diakomodasi dalam peraturan pendaftaran tanah yang sederhana dan menjamin kepastian hukum hak milik atas tanah.v 2) Untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan perlindungan, Pasal 37 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 direkomendasikan untuk direkonstruksi norma hukumnya sehingga masyarakat yang melakukan jual beli hak atas tanah yang sah menurut hukum adat, dapat mendaftarkan di Kantor Pertanahan. 3) Selaras dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 maka rekonstruksi PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah perlu diikuti dengan reformulasi ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUPA. agar konsisten dengan jiwa dan semangat UUPA yang berdasarkan hukum adat serta pembentukan UU Hak Milik dan peraturan pelaksanaanya yang mengatur jual beli hak milik atas tan