Evaluasi Kinerja Birokrasi Melalui Pelaksanaan Sistem Akunabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Serketariat Daerah Kabupaten Ciamis)

Pemerintah saat ini dituntut untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkinerja tinggi, bersih, efektif, efisien, akuntabel, serta bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Permasalahan yang menjadi fokus utama di Indonesia saat ini adalah buruknya kinerja birokrasi di Indonesia. Tekanan terhadap birokrasi untuk memperbaiki kinerjanhya mendorong dibangunnya manajemen berbasis kinerja. Penerapan manajemen kinerja di Indonesia saat ini dilaksanakan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP dapat menjadi core inti dalam perbaikan birokrasi saat ini. Selama ini telah terjadi inefisiensi anggaran sebesar 392 Triliun baik ditingkat pusat ataupun daerah. Terdapat 50 dri 82 Kementerian/Lembaga 24 dari 34 Provinsi, dan 456 dari 465 pemerintah kabupaten/kota dengan predikat SAKIP yang rendah menunjukan masih rendahnya kinerja dari suatu birokrasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Ciamis mendapatkan nilai 54,49 dengan predikat CC yang berarti masih rendahnya kinerja pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis memiliki kewenangan dalam proses pelaksanaan SAKIP pada tingkat Kabupaten Ciamis, Namun pada kenyetaannya Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis mendapatkan nilai 56,58 dengan predikat CC. Hal ini tentu saja menggambarkan masih rendahnya kinerja dari Sekrertariat Daerah Kabupaten Ciamis. Maka dari itu, peneliti memeiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang evaluasi kinerja birokrasi melalui pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). .Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Ciamis, sedangkan situs penelitian ini berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Sumber data primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis data deskriptif melalui proses Data Collection, Data Reduction, Data Display, dan Conclusion. Adapun keabsahan data yang digunakan yaitu dengan Kredibilitas dan Triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Evaluasi Kinerja Birokrasi Melalui Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengalami peningkatan kinerja dan berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku, hal ini dilihat dari rangkaian sistematis manajemen kinerja yaitu perencanaan, tindakan, monitoring, dan reviu. Menjelaskan bahwa Rencana Strategis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis telah mengalami perubahan guna memperbaiki tujuan dan sasaran dengan berorientasi terhadap outcome, rencana kinerja tahunan yang dibuat telah disusun berdasarkan prinsip money follow program untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan, perjanjian kinerja telah disusun dari mulai tingkat Eselon II- Eselon IV, pengukuran kinerja telah dilakukan sesuai dengan indikator kinerja dengan kriteria SMART dan target tahunan telah dicapai dengan kriteria sangat baik. Penyusunan laporan kinerja telah dilaksanakan namun belum ada bentuk akuntabiltas horizontal kepada masyarakat, selanjutnya reviu dan evaluasi kinerja menunjukan terdapat peningkatan kinerja setiap tahunnya, hal ini dilihat dari penilaian perbandingan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, dan telah melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan SAKIP yaitu, adanya komitmen pimpinan, adanya E-SAKIP, dan Sosialisasi SAKIP dan faktor penghambatnya adalah adanya tumpang tindih peraturan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Reward dan Punishment