Implementasi Perizinan Trayek Angkutan Kota Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi di Kota Malang

Penelitian ini dilakukan atas dasar semakin berkembangnya transportasi di Kota Malang. Moda transportasi di Kota Malang cukup beragam, baik transportasi umum yang bertrayek maupun transportasi umum tidak bertrayek. Salah satu contoh angkutan kota yang memiliki trayek di Kota Malang adalah mikrolet. Mikrolet di Kota Malang melewati jalur yang berbeda-beda. Sebagai angkutan umum yang bertrayek, pemilik mikrolet sebagai penyelenggara transportasi umum di Kota Malang wajib memiliki izin trayek sebagai bukti dan jaminan legalitas dari pemerintah atas kegiatan usahanya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Perizinan Trayek Angkutan Kota Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi di Kota Malang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Implementasi Perizinan Trayek Angkutan Kota Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi di Kota Malang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam proses implementasi perizinan trayek bagi angkutan kota di Kota Malang, baik Dinas Perhubungan Kota Malang maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang menjalankan peran sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki kewenangan dalam memberi rekomendasi dan pertimbangan teknis, serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan transportasi umum yang dilakukan oleh mikrolet. Sementara DPMPTSP berwenang secara administratif dalam menerbitkan berkas-berkas perizinan trayek yang menjadi syarat bagi pengusaha angkutan Kota Malang dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Penelitian ini juga menunjukkan kendala yang terjadi dalam upaya implementasi perizinan trayek bagi mikrolet di Kota Malang yaitu kurang menyeluruhnya sosialisasi dan pembinaan kepada para pemilik dan sopir mikrolet dalam hal pelayanan, tarif, serta kewajiban untuk membentuk badan hukum. Selain itu juga kurangnya pemanfaatan teknologi dalam mengurus perizinan secara online oleh petugas perizinan juga merupakan kendala lainnya yang ditemui dalam penelitian ini. Pelayanan transportasi umum di Kota Malang yang diselenggarakan oleh angkutan kota juga memiliki beberapa masalah dalam hal keamanan, tarif, kenyamanan yang berkaitan dengan perilaku sopir serta keandalan yaitu masih ada beberapa daerah di Kota Malang yang belum sepenuhnya terlayani oleh angkutan kota