Kajian Aspirasi Masyarakat Nelayan Cantrang Di Wilayah Perairan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

Alat tangkap Cantrang adalah alat penangkap ikan berkantong tanpa alat pembuka mulut pukat dengan tali selambar yang pengoperasiannya di dasar perairan dengan cara di Tarik (hauling) dari atas kapal. Alat tangkap ini mempunyai keunggulan yaitu efektif dan efisien, namun mempunyai kekurangan diantaranya tidak ramah lingkungan, tidak selektif dan membutuhkan biaya serta tenaga yang banyak. Dampak negatif dari alat tangkap cantrang diatas membuat Pemerintah mengeluarkan PERMEN-KP No.2/2015 pada Pasal 4 ayat 2 mengenai pelarangan Pukat tarik berkapal (boat or vessel seines) diantaranya yaitu alat tangkap Cantrang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui aspirasi Masyarakat Nelayan Cantrang dalam kaitannya pelarangan alat tangkap cantrang dan berganti ke alat tangkap lain. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mencari informasi tentang gejala yang ada, didefinisikan dengan jelas tujuan yang akan dicapai, merencanakan cara pendekatannya, mengumpulkan data sebagai bahan untuk membuat laporan. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan 54 sampel dan dibagi menjadi 2 sampling yang sesuai dengan keadaan di daerah penelitian yaitu Sampling area dan Proporsional Sratified Random Sampling, masing-masing memunyai porsi yang seimbang. Sampling area terdiri dari tiap Wilayah yaitu Blimbing, Dengok, dan Brondong. Sedangkan pada Proporsional Sratified Random Sampling terdiri dari tiap Profesi yaitu Pemilik kapal, Nahkoda, dan ABK (Anak Buah Kapal). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Nelayan cantrang di Lamongan menolak atau tidak setuju 100% apabila PERMEN-KP No.2/2015 tetap diberlakukan terhadap pelarangan alat tangkap cantrang yang dianggap tidak selektif, merusak ekosistem, dan mengancam kelestarian lingkungan sumberdaya ikan di laut. Masyarakat nelayan cantrang di Lamongan yang mau berpindah ke alat tangkap lain ditunjukkan dengan angka statistika kurang dari 50% yakni hanya sebesar 20,37%. Dari hasil persentasenya sendiri meliputi 100% tidak setuju cantrang termasuk alat tangkap yang tidak selektif dalam menangkap ikan, merusak dan mengancam kelestarian lingkungan sumberdaya ikan di laut. Selain itu nelayan juga 100% tidak setuju dengan diterbitkannya PERMEN KP/2./2015. Sementara itu sebesar 20,37% nelayan cantrang bersedia untuk berganti ke alat tangkap atau pekerjaan lain, dan sebesar 79,63% nelayan cantrang tidak bersedia. Disisi lain adanya peraturan terbaru yang disampaikan oleh KKP (Kementerian Kelautan daan Perikanan) pada tanggal 17 januari 2018, yang membolehkan cantrang beroperasi kembali dengan syarat tidak ada penambahan Kapal dan selama diperbolehkan sembari mencari modal untuk berganti ke alat tangkap lain, sebesar 31,48% nelayan cantrang setuju dan sebesar 68,52% tidak setuju. Selain itu masyarakat nelayan cantrang 100% sepakat dengan adanya dampak signifikan yang dirasakan setelah dikeluarkannya PERMEN KP/2/2015 tersebut. Hal ini menandakan bahwa secara umum nelayan cantrang di wilayah Lamongan masih belum sepenuhnya mau untuk beralih ke alat tangkap lain atau berpindah profesi sebagaimana yang telah ditawarkan oleh Pemerintah