Penanganan Dinas Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang

Permasalahan gelandangan dan pengemis merupakan masalah yang kerap terjadi di kota – kota besar tak terkecuali Kota Malang. Kota yang terkenal dengan wisata dan pendidikannya ini membuat kota ini menjadi tujuan urbanisasi. Namun sayangnya, penduduk desa yang pindah ke kota tidak mempunyai ketrampilan apa – apa, sehingga mereka menjadi gelandangan dan pengemis. keberadaan gelandangan dan pengemis ini menyebabkan lingkungan menjadi tidak sedap dipandang, selain itu membuat warga tidak merasa aman dan nyaman. Oleh karena itu, karena keberadaan mereka berdampak negatif bagi semuanya maka perlu dilakukan penanganan untuk gelandangan dan pengemis untuk menekan angka pertumbuhannya di Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan apa saja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam membedah permasalahan ini peneliti menggunakan konsep peran dan teori governance dengan menggunakan variabel pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta sebagai kacamata bedah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Malang melibatkan 3 (tiga) aktor governance yaitu Dinas Sosial Kota Malang, LKS Insan Sejahtera, dan CSR, aktor ini mempunyai perannya masing – masing. Ada pula diketahui faktor pendorong adanya penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Malang seperti, keberadaannya yang mengganggu ketertiban kota, dan ada juga ditemu