Pembentukan Ruang Publik Serta Respon Warga Dengan Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Penggusuran dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Eks-Lokalisasi Kota Kediri

Penelitian ini menjelaskan mengenai pembentukan ruang publik serta respon warga RW 5 dan pemerintah atas kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah eks-lokalisasi sebagai bentuk upayanya mempertahankan tempat tinggalnya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pembentukan ruang publik serta respon warga RW 5 Kelurahan Semampir Kota Kediri dengan pemerintah dalam mempertahankan lahan tempat tinggalnya terkait implementasi kebijakan penggusuran wilayah lokalisasi dan pembangunan ruang terbuka hijau dengan membangun konsensus. Fokus penelitian ini terletak pada pembentukan ruang publik serta respon yang dibangun masyarakat dan pemerintah dengan membangun konsensus, yang mana konsensus yang terbangun ini dijadikan sebagai bentuk resistensi warga untuk mempertahankan lahan tempat tinggalnya atas implementasi kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah lokalisasi. Dalam proses analisis, peneliti menggunakan teori Diskursus milik Jurgen Habermas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara (indepth interview), dan dokumentasi Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa warga RW 5 dengan lebenswelt-nya yang bertolak belakang dengan lebenswelt pemerintah berupaya disatukan dengan melakukan proses diskursus dengan pihak pemeritah untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam melakukan penolakan kebijakan penggusuran tersebut. Namun proses diskursus antara warga dan pemerintah khususnya pihak DPRD tidak menghasilkan suatu kesepakatan yang dapat merubah implementasi kebijakan. Kesepakatan yang dihasilkan melalui proses diskursus ini hanya menjadi bentuk diskusi saja tanpa mempengaruhi kebijakan. Hal ini terjadi karena pemerintah dengan kuasanya justru melakukan tindakan strategis untuk memaksa warga agar mentaati kebijakan tersebut. Kesepakatan yang telah terbentuk tidak tersampaikan kepada pemerintah, sehingga tidak ada ruang publik terkait kebijakan tersebut. Tidak adanya ruang publik ini juga mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Kediri belum menjalankan demokrasi deliberatif. Selain itu adanya isu kebijakan penggusuran lanjutan di RW 5 ditanggapi warga dengan membuat strategi baru dengan melakukan proses diskursus dengan Pemerintah agar kedua pihak dapat saling memahami