Penyelesaian Sengketa Pilkada Studi Kinerja Bawaslu dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017

Penelitian yang didasari banyaknya laporan/temuan pelanggaran yang Bawaslu DKI Jakarta terima pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 di putaran pertama. Sehingga peneliti ingin meneliti bagaimana kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dimana pengumpulan datanya menggunakan data primer yaitu wawancara dan dokumentasi, data sekunder diperoleh dari hasil sudut pandang pengamatan yang peneliti langsung dapatkan dilapangan. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber. Banyaknya permasalahan laporan/temuan dugaan pelanggaran yang Bawaslu DKI Jakarta terima pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 membuat Bawaslu DKI Jakarta sebagai pengawas harus menindaklanjuti segala permasalahan yang diterima dengan cepat. Untuk dapat melakukan tindak lanjut, Bawaslu DKI Jakarta melakukan interpretasi atas laporan/temuan yang mereka terima dengan menerapkan dan berpedoman terhadap undang-undang yang pada saat itu mereka terapkan. Electoral Governance adalah teori yang tepat peneliti gunakan sebagai pisau analisa, dimana teori ini tentang sebuah proses yang dimulai diberlakukannya undang-undang, berlanjut penegakan administrasi dan respon peradilan, dan menyimpulkan ketika proses kembali ke awal, baik melalui interpretasi hukum atau rekomendasi oleh badan legislatif. Hasil yang didapatkan peneliti yaitu adanya sebuah anomali dalam pelaksanaan atas fungsi keberadaan Sentra Gakkumdu yang tidak sesuai dengan Peraturan Bersama Bawaslu, Kepolisian, Jaksa Agung No. 14/2016, No. 1/2016, dan No. 13/JA/11/2016, Pasal 6 ayat (2) dimana kedudukan dari Sentra Gakkumdu Provinsi berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di wilayah Provinsi. Namun pada pelaksanaan yang terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017 tidak sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat