Strategi Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2013-2017)

Sebagai akibat dari diterbitkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagian besar pemerintah daerah telah menerima pengalihan kewenangan penagihan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam hal pengalihan ini BP2D Kota Malang masih mengalami kendala dalam hal pendataan Wajib Pajak (WP). Penelitian ini mengacu pada teori efektivitas yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas strategi yang diterapkan BP2D Kota Malang dalam penagihan PBB-P2. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survei semi terstruktur dan dokumentasi terkait data yang dibutuhkan. Analisis data dalam penelitian ini setelah data terkumpul dilakukan kondensasi data yang selanjutnya disajikan dengan memperhatikan kesinambungan data untuk dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi optimalisasi penerimaan PAD melalui pemungutan PBB-P2 berhasil