Manajemen Konflik Pt. Perkebunan Nusantara Xii Kebun Pancursari Dengan Masyarakat Desa Tegalrejo Di Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan atas tanah selalu meningkat. Baik kebutuhan untuk pembangunan maupun kebutuhan atas dasar ekonomi.Tidak sebandingnya pertumbuhan penduduk dengan luas lahan yang ada membuat nilai tanah maupun lahan semakin tinggi dan mengakibatkan munculnya permasalahaan atas tanah. Penelitian ini mengulas konflik serta manajemen konflik kerjasama PT. Perkebunan Nusantara XII kebun Pancursari dengan masyarakat Desa Tegalrejo di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Konflik penyerobotan lahan perkebunan terjadi karena adanya kepentingan individu maupun kelompok yang didukung oleh kekekuasaan sehingga memiliki harapan supaya mendapatkan keuntungan dari adanya pengelolaan lahan perkebunan. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menakar sejauh mana peran pihak ketiga dalam proses penyelesaian permasalahan kebun Pancursari tersebut. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori manajemen konflik Marc Howard Ross dimana ada lima aspek dalam penyelesaiannya. Kelima aspek itu dikenal dengan strategi joint problem solving yang berisi tentang identifikasi masalah, penilaian masalah, adanya pihak ketiga, komunikasi efektif dan, kesepakatan bersama. Dari teori tersebut selanjutnya ditinjau sejauh mana proses-proses penyelesaian permasalahan konflik kebun Pancursari tersebut dan siapa saja aktor yang terlibat didalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak aktor yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik ini diantaranya DPRD Kabupaten Malang, BPN Kabupaten Malang, Dinas Pertanahan Kabupaten Malang, Polres Malang, Muspika Kecamatan Sumbermanjingwetan, Pemerintah Desa Tegalrejo, LBH Surabaya, PTPN XII kebun Pancursari dan Masyarakat Desa Tegalrejo. Selain itu dalam proses penyelesaian permasalahan ini, dalam identifikasi maupun penilaian masalah, terdapat penyimpangan kesepakatan oleh masyarakat penyewa lahan yang sudah tertuang dalam kesepakatan kerjasama sehingga permasalahan ini masuk kedalam jalur hukum