Impleimentasi Pasal 11 Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Margosuko Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)

Permusyawaratan Desa adalahsalah satu organisasi perangkat desa yang merupakan wakil dari masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu tempat bagi masyarakat untuk men dan memberikan dukungan terhadap kinerja pemerintahan desa dalam menjalankan pembangunan sarana prasarana demi kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peran Badan Permusywaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menganalisis kendala yang di hadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mengetahui upaya dari kendala yang di hadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwasnya peran Badan Permusyawaratan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil dari suara rakyat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum terlaksana dengan baik yang di analisis menggunakan teori efektifitas yang terdiri dari faktor peraturan, faktor perangkat desa, faktor saranaifasilitas, faktor masyarakat dan kebudayaan serta kendala dari faktor-faktor tersebut. Begitupula peneliti telah menemukan upaya yang baik untuk Badan Permusyawaratan Desa didalam pelaksaan peran tersebut terkait dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar terlaksananya sebagai bentuk syarat penunjang peranan Badan Permusyawaratan mengimplemetasikan tugas dan fungsi di Desa Margosuko