Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan Terkait Murtadnya Suami Atau Istri (Kajian Yuridis Pasal 75 Huruf a Dan Pasal 116 Huruf h Kompilasi Hukum Islam)

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum terkait akibat hukum dalam perbuatan murtad yang menjadi salah satu pembahasan yang patut untuk dibahas karena berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan aturan mengenai murtad tidak diatur sehingga memunculkan kekosongan hukum mengenai murtadnya salah seorang suami atau istri yang menikah secara Islam terhadap implikasi hukum dan status perkawinannya, namun terdapat aturan hukumnya di dalam peraturan lain yaitu Kompilasi Hukum Islam yang menyebut kata murtad. Kata murtad disebut dalam 2 pasal sekaligus dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 75 huruf a dan pasal 116 huruf h, sehingga perlu mengkaji mengenai akibat hukumnya dari perbuatan murtad terhadap status perkawinan yang dilakukan oleh suami atau istri. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana akibat hukum antara terhadap status perkawinan terkait murtadnya suami atau istri dalam kajian yuridis paal 75 huruf a dan pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam? Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai murtad baik dari hukum positif Indonesia maupun dari fiqh Islam untuk menelaah lebih dalam mengenai perbuatan murtad. Dalam teknik analisis bahan hukum menggunakan metode interpretasi komparatif. Hasil penelitian tersebut, penulis mendapatkan jawaban bahwa akibat hukum dalam perkawinan salah satu suami atau istri murtad terdapat 3 hal yaitu berakibat terhadap status perkawinan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan harta bersama. Ketentuan mengenai murtadnya salah satu suami atau istri dalam perkawinan adlah terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 75 huruf a dan pasal 116 huruf h yang keduanya berbeda dalam memberikan keputusan mengenai hal tersebut sehingga akibat hukumnya akan berbeda pula. Dalam pelaksanaannya, pada pasal 75 huruf a apabila terjadi suatu perbuatan murtad antara suami atau isteri maka perkawinan tersebut adalah fasakh atau batal, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada namun keputusan pembatalan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak dari perkawinan tersebut sehingga status anak tetap berstatus anak sah. Sedangkan untuk harta bersama tetap ada meskipun status perkawinan uang batal dianggap tidak ada sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28 ayat 2 huruf b, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Pada pasal 116 huruf h yang mnyatakan bahwa adanya peralihan agama yang dapat menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian. Pasal ini berbeda dengan ketentuan dari pasal 75 yang menetukan apabila terjadi murtad salah satu dari suami/istri maka perkawinan batal demi hukum sedangkan pasal 116 huruf h menentukan perkara murtad bisa dijadikan alasan perceraian apabila diikuti dengan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian status perkawinan itu tetap ada namun putus karena diajukannya perceraian dan tetap ada pembagian harta bersama yang dibagi seperdua bagian antara suami/istri sedangkan status anak tetap sah apabila anak dilahirkan dari dan akibat dari perkawinan yang sah