Implementasi Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Kediri

Anak merupakan kelompok penduduk yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting di negeri ini. Indonesia mulai menerapkan kebijakan untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006. Kota Kediri sebagai salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Timur mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak yakni dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Kediri No 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak. Demi terwujudnya lingkungan kota yang layak terhadap tumbuh kembang anak di Kota Kediri, berdasarkan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, setiap penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung anak. Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud meliputi diskotek, klub malam, bar, karaoke dewasa, pub, panti pijat, panti mandi uap/sauna dan bidang usaha lain yang sejenis. Jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 44 tersebut maka telah diatur sanksi terhadap setiap orang dan badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, yakninya diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan sanksi pidana pelanggaran tersebut diatur pada pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak. Dari keterangan hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri serta di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri dapat disimpulkan bahwa Perda tersebut belum mampu mengurangi jumlah permasalahan yang timbul akibat penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta selama ini pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang telah melanggar Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak masih hanya sebatas pemberian teguran berupa teguran lisan kepada para pelak usaha yang telah melanggar Peraturan Daerah terkait. Perlu adanya solusi bersama berupa a).Upaya Preventif, adalah suatu upaya penanggulangan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya tindakan pelanggaran, yang dalam hal ini penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dengan menerima pelanggan anak dibawah umur pada usaha hiburan. b). Upaya Represif, adalah upaya penanggulangan secara konsepsional yang di tempuh setelah terjadinya pelanggaran