Diskresi Kepolisian Melakukan Penembakan Di Tempat Bagi Tersangka Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah ( Studi Di Bagianresort Kriminal Kepolisian Kabupaten Pasuruan )

Kepolisian merupakan institusi negara sebagai penjaga masyarakat, haruslah terdepan mempertahankan integritas moral, dan dengan landasan moral dengan hukum ditegakkan. Polisi sebagai penegak hukum merupakan tugas pokoknya. Dalam setiap melakukan tindakan Polisi mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi, dalam penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka. Pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, berdasarkan Prinsip Proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu pada dasarnya hal itu terkait penembakan bertentangan dengan hak asasi manusia dimana nyawa tidak boleh diambil semestinya masyarakat harusnya dilindungi, dalam suatu kejadian banyak diantaranya polisi menembak pelaku pencurian dan dengan hal hak asasi manusia perbuatan tersebut menolak bahwasanya masyarakat harus hidup dengan tentram dan damai maka dari itu diskresi tersebut juga dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah dimana masyarakat yang belum memiliki keputusan dari hakim pengadilan tidak boleh dikatakan bersalah