Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Produk Rokok Seiring Dengan Berlakunya Peraturan Plain Packaging On Cigarettes And Other Tobacco Products Di Australia (Studi Kaus Gugatan Indonesia Kepada Australia Di WTO No. WT/DS467)

Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Produk Rokok seiring dengan berlakunya peraturan Plain Packaging Act 2011 di Australia. Peraturan tersebut mewajibkan seluruh kemasan produk tembakau olahan khususnya rokok harus dipasarkan dengan kemasan polos tidak tertera merek dari rokok tersebut. Hal tersebut dianggap akan menimbulkan banyak masalah khususnya dalam perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang, maka dari itu Indonesia sebagai negara pengekspor rokok menggugat Australia di WTO dengan pasal-pasal yang terdapat dalam TRIPs. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak merek seiring dengan mulai berlakunya peraturan Plain Packaging Act 2011 tersebut berdasarkan pasal 16(1) dan 16(3) TRIPs. Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis-normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan penelusuran internet. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal yang kemudia menjawab permasalah penilitian ini. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan peraturan Plain Packaging Act 2011 tersebut melanggar pasal-pasal yang terdapat dalam TRIPs khususnya pada pasal 16(1) dan 16(3) dalam hal perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang tersebut. Terjadi juga inkonsistensi peraturan Plain Packaging Act 2011 dengan peraturan pendaftaran merek di Australia itu sendiri terkait dengan merek dagang yang seharusnya tercantum pada kemasan setiap produk yang akan dipasarkan kepada konsumen