Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebelum Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Kasasi Nomor : 1556 K/PID.SUS/2014 Dan Putusan Kasasi Nomor : 2273 K/Pid.Sus/2015)

Pengembalian Kerugian Keuangan negara merupakan hal atau perbuatan mengembalikan atas suatu keadaan keuangan negara yang dianggap sebagai suatu kerugian yang dialami oleh suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang penguasa dan berdaulat yaitu negara. Kerugian keuangan negara yang timbul akibat adanya perbuatan korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat atau pegawai pemerintah ataupun korporasi, dapat menganggu kegiatan keuangan negara yang ditujukan untuk kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Seorang terdakwa tindak pidana korupsi yang terbukti melakukan perbuatan tersebut setelah diadili berdasarkan pembuktian-pembuktian pada waktu persidangan berlangsung maka hakim akan memberikan putusan yang dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan atau putusan pemidanaan, semua dilihat dari pembuktian unsur-unsur yang didakwakan jaksa penuntut umum. Perbuatan terdakwa Adam Rahayaan dan Ronny Hironimus telah diputuskan hingga tingkat pengadilan Kasasi, pada tingkat kasasi Hakim menolak kedua putusan tersebut karena menurut hakim penerapan hukum yang diberikan pada putusan sebelumnya sudah tepat dan benar