Inkonsistensi Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUAP) Dalam Pengaturan Hak Pengelolaan Atas Tanah

Pada Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Inkonsistensi Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam pengaturan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) atas tanah yang diklaim sebagai Barang Milik Daerah Kota Surabaya. Permasalahan tersebut dilatar belakangi oleh Pemerintah Kota Surabaya yang mengeluarkan Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau disebut dengan “Surat Tanah Hijau” dan menarik uang retribusi atas tanah yang dikuasainya yang diklaim sebagai barang milik daerahnya yang perolehannya diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012, namun dalam perkembangannya status atastanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya diduga tidak memiliki alas hak atas penguasaan tanah dan penarikan uang retribusi dikarenakan Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat menunjukan bukti atas penguasaan tanah berupa sertifikat HPL dan terjadi penyalahgunaan atas tanah tersebut yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Inkonsistensi Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pasal 3 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 dan Penjelasan Umum Angka II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dalam pengaturan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) ? (2) Bagaimana Solusinya dalam Inkonsistensi antara Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada dengan Pasal 3 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 dan Penjelasan Umum Angka II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam mengatur Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL)? Kemudian Skripsi inimenggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dimana data primer dan sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik diskriptif kuantitatif dan hermeneutik. Dari hasil penelitian di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa tanah dalam penguasaan Pemerintah Surabaya dan dikeluarkan IPT sebagian belum terdapat sertifikat. Hal ini juga memenuhi kriteria dari Pasal 3 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 dan belum menerapkan pengelolaan yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Penjelasan Umum Angka II karena tidak terdapat pengawasan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri dalam penguasaan tanah, ketidak sesuai fungsi diberikannya Hak Penguasaan tersebut dalam pelaksanaan tugas daerah, luas tanah yang penguasaannya melebihi keperluannya pelaksanaan tugas dari Pemerintah Kota Surabaya. Maka Perlu diadakan menyesuaian terhadap peraturan yang lebih rendah dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Surabaya yang bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan peraturaan yang lebih tinggi diatasnya yakni Undang-Undang hal ini sesuai dengan asas lex superior legisinferiori dalam penyelenggaraan otonomi daerahdanPemerintah Kota Surabaya harus segera melakukan sertifikasi atas tanah yang dalam penguasaannya tersebut