Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Bagi Disabilitas

Pada penulisan skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan terkait tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya jumlah disabilitas di Indonesia serta telah terbukanya akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitsas di berbagai universitas di Indonesia, untuk itu diperlukan lapangan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas nantinya akan lulus dan menjadi seorang professional. Pemenuhan hak asasi manusia (HAM) merupakan tanggung jawab negara berdasarkan pasal 28 ayat I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hak mendapatkan pekerjaan telah disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun belum terdapat pengaturan yang jelas (vague norm) terhadap penjaminan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimanakah tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas? (2) Bagaimanakah bentuk-bentuk affirmative action sebagai upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan cara pengumpulan bahan hukum yang kemudian diinventarisasi, dikatagorikan, dan disusun secara sistematis, secara singkat guna memperoleh gambaran tentang tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas. Dari hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut di atas bahwa terdapat ketidakjelasan peraturan yang mengatur tentang aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas, menjadikan pihak pengusaha, maupun pemerintah setengah hati dalam menyelesaikan permasalahan aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas. Oleh karena itulah harus dilakukan pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas menggunakan jalur regulasi peraturan perundang-undangan, sedangkan bentuk affirmative action sebagai upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dapat berupa penjaminan maupun perlindungan. Indonesia telah menjaminkan pekerjaan yang layak bagi warga negaranya, namun belum memiliki perlindungan yang jelas kepada penyandang disabilitas sebagai warga negara untuk menikmati kehidupan inklusi. Oleh karena itulah salah satu bentuk affirmative action yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah diberikannya kuota setidaktidaknya sebesar 1% atau lebih kepada penyandang disabilitas untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan instansi terkait. Hal ini diharapkan dapat menyelesaikan tingginya angka pengangguran, sekaligus menyelesaikan perkara diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang tidak berujung