Kekuatan Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2383 07 November Tahun 2017 Tentang Pembajakan Dan Armed Robbery Di Somalia

Laut merupakan salah satu sarana transportasi yang berperan penting dalam perdagangan internasional. Dalam perkembangannya timbul berbagai permasalahan yang muncul di laut, salah satunya ialah pembajakan kapal.Peristiwa pembajakan yang menarik perhatian dunia internasional adalah pembajakan kapal yang terjadi di wilayah perairan Somalia. Setiap tahunnya kasus pembajakan ini terus meningkat sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam dunia pelayaran. Peristiwa pembajakan kapal ini tidak hanya terjadi di laut teritorial Somalia, akan tetapi sebagian peristiwa pembajakan yang terjadi pada awalnya terjadi di laut lepas kemudian dibawa kedalam laut teritrorial negara Somalia. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui kekuatan hukum resolusi dewan keamanan PBB nomor 2383 tentang pembajakan dan armed robbery di Somalia dan peristiwa pembajakan kapal yang terjadi di perairan Somalia, kedua untuk mengetahui pengaturan pembajakan kapaldi dalam UNCLOS 1982, .Metode penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekundersecara tidak langsung yang selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengaturan terhadap pembajakan kapal diatur di dalam UNCLOS 1982.Secara keseluruhan di dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan adanya yurisdiksi universal dari setiap negara untuk menindak pembajakan yang terjadi di laut lepas. Peristiwa pembajakan kapal yang timbul di Somalia terjadi di laut teritorial negara, hal ini membuat PBB sebagai organisasi internasional mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB guna mengatur secara luas yurisdiksi universal negara-negara dalam menindak para pembajak. di keluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 2383 oleh PBB