Implikasi Yuridis Kewajiban Pelaporan Data Transaksi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Terkait Perpajakan Oleh Bank Terhadap Rahasia Bank

Pajak merupakan cara Negara untuk membiayai perekonomiannya sendiri dan pengeluaran lainnya secara umum. pembebanan biaya pajak kepada rakyat merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Pemeriksaan pajak juga dilakukan bagi Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas perbankan seperti Kartu Kredit. Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan mengenai Kewajiban Pelaporan Data Transaksi nasabah pengguna Kartu Kredit. Peraturan tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Pada peraturan tersebut, bank diwajibkan melaporkan segala data transaksi nasabah pengguna kartu kredit kepada petugas pajak yang paling sedikit memuat antara lain nama bank, Nomor Rekening Kartu Kredit, ID Merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, alamat pemilik kartu, Nomor Paspor pemilik Kartu, Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik Kartu, bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian transaksi, nilai transaksi, pagu kredit. Pemberlakuan peraturan tersebut dirasa telah melonggarkan prinsip rahasia bank dan juga tidak melindungi data nasabahnya. Pembukaan data nasabah terkait perpajakan dikhawatirkan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bank dan keadaan perekonomian di Indonesia kedepannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan penulis menggunakan metode Yuridis Normatif Sumber hukum primer yang digunakan penulis diperoleh dari perpustakaan, PDIH, dan Internet. Buku-buku ilmiah, Jurnal Hukum yang terkait, dan penjelasan Undang-undang yang terkait dalam penelitian ini sebagai sumber hukum sekunder