Pembatalan Hibah Tanah Dan Bangunan Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan PN.Bandung Nomor 11/PDT.G/2013/PN.BDG)

Dalam skripsi ini, penulis melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tentang Pembatalan Hibah Tanah dan Bangunan yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Hibah merupakan suatu hal yang sering dilakukan dalam keluarga, dimana hibah itu berpengaruh dalam kepemilikan suatu barang atau benda yang dihibahkan. Hibah itu merupakan pemberian cuma-cuma yang tidak dapat ditarik kembali ataupun dibatalkan, tetapi hibah dapat dibatalkan jika penerima hibah melakukan perbuatan-perbuatan yang telah diatur dalam KUHPerdata pasal 1688. Yang pertama adalah jika syarat penghibahan tidak dipenuhi penerima hibah, lalu jika penerima hibah melakukan atau ikut membantu melakukan usaha pembunuhan atau kejahatan lain kepada pemberi hibah, dan yang terakhir adalah jika penghibah jatuh miskin sedangkan penerima hibah menolak untuk memberi nafkah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan penulis terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Didapatkan dari studi kepustakaan dan akses internet terhadap buku atau majalah ataupun jurnal yang tidak bisa didapatkan hard copy nya. Kemudian bahan hukum yang ada dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal dan teleologis. Hasil yang didapat penulis dalam menganalisis putusan Pengadilan Negeri Bandung yaitu bahwa hibah yang telah diberikan oleh penghibah kepada penerima hibah dapat dibatalkan. Hibah yang dibatalkan adalah berupa tanah dan bangunan yang bersertifikat hak milik. Pertimbangan hakim yang paling utama dalam memberikan putusan yang dapat membatalkan hibah tersebut adalah dimana penerima hibah mengusir kedua orangtuanya selaku penghibah dan juga mengusir adik-adiknya. Sedangkan diketahui orangtua beserta adik-adiknya masih tinggal di rumah tersebut. Tergugat atau si penerima hibah dianggap hakim telah durhaka kepada orang tuanya dan juga tidak sesuai dengan tata susila yang berlaku. Perbuatan tergugat atau penerima hibah tersebut itulah yang dikatakan oleh hakim sebagai perbuatan melawan hukum. Selain pertimbangan tersebut juga terdapat pertimbangan-pertimbangan lainnya juga keterangan dari saksi yang dihadapkan oleh para pihak. Adapula tanah dan bangunan yang telah dijual tergugat tetapi hasilnya tidak dibagikan kepada adik-adiknya seperti yang telah disepakati sebelumnya. Akibat hukum dari harta yang telah dihibahkan dan dilakukannya pembatalan adalah harta-harta tersebut berupa tanah dan bangunan kembali menjadi milik orangtua selaku penggugat. Sertifikat-sertifikat tanah yang tadinya sudah dibalik nama menjadi nama tergugat, setelah putusan ini sertifikat-sertifikat tersebut kembali menjadi atas nama penggugat