Analisis Yuridis Konkretisasi Azas Keseimbangan Terhadap Kontrak Pemborongan No: P2S-IDB/ PMU.C/77/IX/2005 Antara PT. Adi Karya Tbk Dengan Universitas Islam Negeri Malang Kerjasama IDB

Perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat oleh UIN Malang merupakan perjanjian yang dibakukan. Dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak yang memborongkan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 31 Ayat 6. klausula dalam perjanjian telah dirancang pemerintah melalui perancang yang terampil dan berpengalaman. Pihak Kontraktor hanya mempunyai dua pilihan, setuju atau tidak setuju. Sama sekali tertutup kemungkinan melakukan penawaran balik. Adanya kontrak baku dalam perjanjian ini menyebabkan kurangnya perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian pemborongan tersebut karena ada beberapa klausula yang dianggap dapat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian, salah satunya masalah pemenuhan prestasi. Adanya klausul baku ini dapat menyebabkan kurangnya perlindungan hukum dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut, karena ada terdapat klausul yang dianggap dapat merugikan pihak kontraktor, sehingga masih belum mewujudkan azas keseimbangan. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana konkretisasi azas Keseimbangan terhadap kontrak pemborongan antara PT. Adi Karya (PERSERO) TBK dengan Universitas Islam Negeri Malang Kerjasama (UIN Malang) dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Penyedia Jasa Konstruksi(PT. Adi karya) dan pengguna jasa kontruksi(UIN Malang) dalam perjanjian Untuk menjawab penelitian diatas, Penelitian hukum normatif ini menggunakanpendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan analitis (Analitycal Approach).Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi dokumen atau penelitian–penelitian kepustakaan (library research), bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode Intrepertasi sistematis dan intreprestasi gramatikal dengan menafsirkan azas keseimbangan dalam kontrak pembrongan yang dicerminkan dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa . Berdasarkan klausula pasal 14 dalam perjanjian mengenai ganti rugi keterlambatan belum memuat secara eksplisit tentang ganti rugi keterlambatan vi yang dapat diken’akan kepada Pengg.una Jasa (UIN Malang) dan dalam Addendum ke 4 yaitu perubahan pasal 8.1 huruf C ini memiliki interpratasi yang multitafsir, sehingga dianggap masih belum mewujudkan azas Keseimbangan dalam maksud yang sebenarnya. 2. Perlindungan Hukum preventif adalah dengan saling memenuhi kewajiban masing masing pihak antara PT. Adikarya Persero (penyedia jasa) dan UIN Malang (pengguna jasa,.) Perlindungan preventif dalam perjanjian ini sudah terpenuhi dimana telah tercantumnya pasal pasal yang mencegah sengketa dalam perjanjian yaitu dalam pasal 9.1, 9.2, 4.1, 6, 7.2, 10, 13. Perlindungn hukum represif merupakan perlindungan terakhir berupagugatan perdata, sanksi seperti denda, dan penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan. Sedangkanperlindungan hukum repesif dalam pasal 14 dan 16perjanjian ini tidak dicantumkan secara explisit mengenai pemutusan kontrak dimana dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa (PT. Adikarya), dan tidak dicantumkan mengenai ganti rugi apabila pihak Pengguna Jasa (UIN Malang) malakukan keterlambatan dalam hal pembayaran kepada Penyedia Jasa (PT.Adikarya)