Sikap Etis Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Studi tentang Penghindaran dan Penggelapan Pajak pada Pengusaha UMKM di Kabupaten Pacitan)

Penelitian mengenai Sikap Etis Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Studi tentang Penghindaran dan Penggelapan Pajak pada Pengusaha UMKM di Kabupaten Pacitan) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dari sikap penghindaran dan penggelapan pajak pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pacitan. Diharapkan dari penelitian ini dapat menemukan alasan-alasan yang menjadikan wajib pajak memiliki perilaku untuk melakukan penghindaran dan penggelapan pajak. Sehingga dari hasil penelitian bisa memberikan beberapa solusi untuk meminimalisirnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pada persepsi wajib pajak pengusaha UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan mengenai penghindaran dan penggelapan pajak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku penghindaran dan penggelapan pajak oleh wajib pajak pengusaha UMKM di Kabupaten Pacitan masih sering ditemukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan ini antara lain berkaitan dengan sistem pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah, kegiatan ekonomi, kesadaran wajib pajak, sanksi hukum, ketidaktahuan, dan pelayanan dari pegawai pajak. Perbedaan pandangan dari sisi pemerintah dan wajib pajak mengakibatkan tidak selarasnya tujuan dan hasil yang diharapkan oleh pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan taat pajak. Penghindaran dan penggelapan pajak tidak bisa dihapuskan begitu saja jika hanya bergantung pada sikap wajib pajak. Pemerintah harus ikut aktif dalam memberikan motivasi untuk dapat meningkatkan moralitas pengusaha UMKM yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Motivasi tersebut harus berwujud tindakan preventif maupun regresif yang berkelanjutan dan bisa menguntungkan wajib pajak sehingga mereka tidak merasa dirugikan oleh aturan yang mengikat mereka sebagai warga negara