Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)

Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sistem pemerintahan yang desentralisasi. Melalui desentralisasi pemerintah mendorong agar otonomi daerah digunakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan, mengembangkan kehidupan demokrasi dan pemerataan pembangunan, sehingga dapat memajukan pembangunan nasional. Melalui NAWACITA pada point 3 pemerintah berupaya untuk melaksanakan pembangunan dari pinggir dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini semakin mempertegas amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pembangunan desa adalah integral dari pembangunan nasional. Desa memiliki hak dan kewenangan dalam mengelola keuangan desa dan pembangunan desa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya PLD diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015. Banyak permasalahan yang muncul terkait dengan pelaksanaan pendampingan desa. Permasalahan tersebut muncul karena pendamping lokal desa tidak memahami tugas dan fungsinya, kurangnya koordinasi dengan pendamping di atasnya, rendahnya kemampuan dalam perencaanan, pengelolaan, pelaporan dll. Peneliti ingin melihat sejauh mana peran pendamping lokal desa dalam pembangunan desa sekaligus menggali informasi apa penghambat dalam pelaksanaan pendampingan desa dalam pembangunan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengambilan data menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan peneliti menggunakan analisis dari Miles, Huberman & Saldana. Dalam menentukan validitas dan reliabilitas peneliti menggunakan teknik keabsahan data triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran fasilitasi, edukasi, teknis, perwakilan pendamping lokal desa dalam pembangunan Desa Karangpatihan dirasa sudah cukup optimal, melihat tanggung jawab untuk mendampingi 4 desa lainnya. Optimalnya peran pendamping lokal desa dapat dilihat pada kegiatan perencanaan yang telah menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)