Implementasi Program Perekaman KTP Elektronik (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi program perekaman KTP Elektronik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program tersebut. Hal yang dirasa sangat penting oleh penulis dalam memberikan dokumen kependudukan kepada masyarakat didalam proses implementasi program perekaman KTP Elektronik. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan fenomena yang terjadi, peneliti menggunakan teori implementasi program yang berasal dari teori Charles O. Jones yang terdiri atas tiga tahap kegiatan dalam menganalisis implementasi program perekaman KTP Elektronik, tahap tersebut diantaranya adalah tahap interpretasi (terdiri atas sosialisasi internal dan sosialisasi eksternal), tahap pengorganisasian (terdiri atas actor yang terlibat, standar prosedur operasi, sumber daya, penetapan manajemen pelaksana program serta penetapan jadwal) dan tahap aplikasi (sikap para pelaksana dalam menjalankan program dan policy output). Dalam implementasi program perekaman KTP Elektronik juga terdapat faktor pendukung dan penghambat yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program perekaman KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik adalah sebuah langkah awal menuju proses pembuatan KTP-el yang mana berbasiskan teknologi informasi yang bersifat efektif, efisien, cepat dan gratis. Hal tersebut merujuk pada pasal 63 ayat 1 UU 24 tahun 2012 menyatakan bahwa penduduk warga Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. Dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sebagai koordinator utama dalam menjalankan pelayanan pada bidang administrasi kependudukan diikuti oleh 22 kecamatan yang ada pada Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui masih adanya kekurangan dalam implementasi program perekaman KTP Elektronik. Meskipun demikian, implementasi program tersebut tetap berjalan dan tidak pernah terjadi permasalahan yang serius hingga mengakibatkan implementasi program perekaman menjadi terhenti