Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif (Studi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu)

Sektor yang menunjang perekonomian di Indonesia salah satunya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sektor ini mencakup aspek yang berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat. Konsep UMKM maupun ekonomi kreatif memiliki unsur kreativitas, ide dan inovasi. Kendala yang dihadapi oleh UMKM yakni kurangnya pengembangan sumberdaya pelaku UMKM sehingga produk yang dihasilkan kurang berdaya saing. Oleh karena itu diperlukan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendukung ekonomi kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis pemberdayaan UMKM berbasis ekonomi kreatif serta bagaimana mengatasi kendala/hambatan dalam prosesnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis Soft System Thinking (SSM), Checkland and Scholes. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif dan (2) Bagaimana kendala/hambatan dalam Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif berjalan dengan baik, namun dalam aspek komunikasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu menemui sedikit kendala miskomunikasi. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu belum cukup memiliki jumlah sumberdaya manusia yg memadai sehingga perlunya penambahan jumlah aparatur. Sumberdaya sarana dan prasarana cukup mendukung, serta anggaran yang masih belum mencukupi karena banyaknya kegiatan yang ada. Dalam penelitian ini juga menunjukkan disposisi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan masih kurang. Belum adanya SOP yang mengatur wewenang masing-masing pelaksana