Implementasi Tax Amnesty Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara Disektor Perpajakan (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan)

Pembangunan nasional yang selama ini berlangsung secara terus menerus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan peningkatan penerimaan Negara adalah dengan menggali sumber penerimaan dari dalam negeri, yaitu pajak. Salah satu program yang menunjukan keseriusan pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional yaitu dengan mengadakan program Tax Amnesty. Berjalannya Tax Amnesty, merupakan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan amnesti pajak dibuktikan dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai amnesti pajak dan ditandatangani oleh Lembaga Legislatif. Perlu diketahui sebelumnya, bahwa Tax Amnesty merupakan kebijakan pemerintah yang mengampuni denda dari pajak terutang kepada wajib pajak yang menghindari pajak. Kebijakan ini bukan hanya mengampuni bunga pajak saja, melainkan membebaskan penghindar pajak dari hukum pidana. Adanya Tax Amnesty atau pengampunan pajak juga sebenarnya masih menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Sebagian masyarakat menilai Tax Amnesty adil terutama untuk mereka yang selama ini menghindari pajak. Namun,i berbanding terbalik dengan mereka yang taat membayar pajak. Mereka beranggapan bahwa Tax Amnesty tidak adil karena sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak yang menghindari pajak, dan mendapat pengampunan pajak dengan sangat mudah. Berbagai pernyataan dukungan serta kritik yang muncul tentang keberhasilan program Tax Amnesty. Ini merupakan tantangan bagi pemerintah dalam mengatasi upaya memaksimalkan penerimaan Negara disektor perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan Tax Amnesty ditahun 2016 di KPP Pratama Malang Selatan serta menjelaskan beberapa perubahan yang terjadi sesudah tax amnesty diselenggarakan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan telah sesuai dengan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016.. Bagi Pemerintah di masa yang akan datang, data yang telah dilaporkan berguna untuk menambah informasi harta yang belum dilaporkan WP untuk menjadi acuan penetapan tarif pajak kedepannya dan juga meningkatnya kepatuhan sebagian WP yang tadinya tidak taat pajak menjadi taat pajak serta Tax Amnesty dijadikan bahan evaluasi untuk program kebijakan pemerintah dimasa yang akan datang