Peran Pemerintah dalam Menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Malang)

Keberadaan penyandang disabilitas dianggap kurang bisa memberikan peran lebih dalam kegiatan yang membutuhkan orang banyak. Perlakuan ini muncul dari berbagai persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas, mulai dari masyarakat yang merasa kasihan sampai masyarakat yang memang secara sengaja memandang sebelah mata. Bahkan, perlakuan yang diterima penyandang disabilitas berasal dari keluarga penyandang disabilitas itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran Dinas Sosial Kabupaten Malang serta faktor pendukung dan penghambat dalam menunjang Program Pemberdayaan masyarakat disabilitas. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Malang, sedangkan situsnya berada di Dinas Sosial Kabupaten Malang. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya. Pemberdayaan masyarakat disabilitas dilaksanakan dengan melakukan pelatihan menjahit, memasak, memijat, keterampilan bengkel dan sebagainya. Seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Malang aktif turut memberikan aspirasi dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan. Aktor-aktor internal yang terlibat adalah bidang rehabilitas sosial, bidang linjamsos, dan bidang dayasos yang ada lansia, panti, dan Lembaga-lembaga adalah bidang yang terlibat dalam organisasi kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang, kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan lain sebagainya. Faktor Pendukung kerja Dinas Sosial dalam menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas adalah partisipasi masyarakat, sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu terbatasnya anggaran dana. Penulis memberikan saran kepada masyarakat agar lebih banyak memberi dukungan dalam bentukan masukan-masukan bagi masyarakat disabilitas dan perlu adanya keterlibatan dari semua pihak yang bersangkutan, baik masyarakat, dinas terkait maupun para penyandang cacat untuk mewujuddkan adanya kesetaraan dan pemberdayaan bagi penyandang cacat. Selain itu, adapula saran bagi Pemerintah Kabupaten Malang yaitu Pemerintah seharusnya menyediakan anggaran yang cukup untuk pemberdayaan penyandang cacat, terutama setelah disahkannya Peraturan Daerah tentang penyandang cacat. Selain itu, alangkah lebih baik apabila Dinas Sosial Kabupaten Malang melakukan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja danviii Dinas Perhubungan serta Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Malang agar dapat meningkatkan proses penyampaian informasi atau lebih sering lagi melakukan sosialisasi kepada para penyandang cacat terkait program yang dilaksanakan, agar informasi tersebut dapat diketahui oleh penyandang cacat dengan merata dan Pemerintah Daerah membuat inovasi dalam pemberdayaan masyarakat penyandang cacat mental