Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto)

Perdangan menjadi primadona di Kota Mojokerto, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang sulit dalam mencari pekerjaan, sektor informal menjadi alternatif mereka, salah satunya adalah menjadi pedagang kaki lima (PKL). Banyak upaya Pemerintah dalam mengembangkan pedagang kaki lima (PKL). Tetapi pada kenyataannya, solusi kebijakan yang diberikan Pemerintah belum sepenuhnya berhasil. Hal ini disebabkan masih terdapat banyak permasalahan dalam proses yang dilakukan pemerintah dalam segi penataan, pengaturan, dan pembinaan pedagang kaki lima. Mengacu pada masalah diatas Pemerintah membuat kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima. Lokasi penelitian adalah di Kota Mojokerto. Situs penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, buku catatan, alat perekam, dan kamera. Analisis data dalam penelitian ini model dari Milles dan Hiberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanan Kebijakan Pemerintah dalam Penataan pedagang kaki lima di Mojokerto masih banyak terdapat permasalahan, baik yang berasal dari Pemerintah Kota maupun dari pedagang kaki lima (PKL). Oleh sebab itu untuk mengukur Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Mojokerto sudah berhasil atau tidak maka peneliti menggunakan Model Implementasi George C.Edward III yaitu melalui komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Dari hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti salah satunya adalah keterbukaan dalam hal anggaran. Pemerintah harus lebih tegas untuk memberi sanksi pada pedagang kaki lima yang melanggar. Melakukan pendekatan secara personal sehingga bisa menampung aspirasi para pedagang kaki lima