Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan Terhadap Sertipikat Hak Tanggungan Yang Diterbitkan Di Atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Palsu

Jaminan merupakan salah satu faktor penting untuk pemberian kredit dari kreditur kepada debitur. Salah satu jaminan kebendaan yang pada umumnya menjadi jaminan kredit adalah tanah dan bangunan dalam bentuk rumah tinggal, ruko, pabrik atau gudang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (selanjutnya disebut UUHT) tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah. Pengikatan atas jaminan tanah dan bangunan dilakukan dengan pengikatan hak tanggungan. Akta Pemberian Hak Tanggungan ini haruslah didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan yang menjadi bukti kuat hak kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan atas jaminan. Tetapi terkadang Sertipikat Hak atas tanah yang menjadi obyek dari Hak Tanggungan tersebut palsu sehingga Sertipikat Hak Tanggungan dibatalkan oleh Kantor Pertanahan. Ketika Sertipikat Hak Tanggungan dibatalkan menjadi pertanyaan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur yang harus menderita kerugian dikarenakan kehilangan hak prefern atas hak tanggungan. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bermaksud untuk menganalisis pertanggungjawaban Kantor Pertanahan yang menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan yang palsu. Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus diperoleh hasil bahwa atas kelalaiannya yang kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan maka berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kantor Pertanahan bertanggungjawab untuk mengganti kerugian terhadap Kreditur. Hukum bukan hanya memperhatikan kepentingan Kreditur. “Perlindungan juga diberikan kepada Debitur dan pemegang Hak Tanggungan, bahkan juga kepada pihak ketiga yang kepentingannya bisa terpengaruh oleh cara penyelesaian utang piutang Kreditur dan Debitur, dalam hal debitur cidera janji. Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan atas nama Kreditur merupakan bukti adanya hubungan hukum keperdataan antara Kreditur dengan Debitur, dimana Debitur telah berhutang kepada Kreditur dengan jaminan Sertipikat Hak Tanggungan diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan milik Debitur. Bukti kuat Hak Tanggungan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Tanggungan. Menjadi penting untuk diperhatikan dalam Pendaftaran Hak Tanggungan ialah: “Hak Tanggungan sudah lahir pada saat pendaftaran dan pendaftaran dilakukan dengan membuat dan mencatatnya dalam buku Hak Tanggungan”. Kerugian yang dialami oleh Dr. Baron (selaku debitur) menimbulkan Tanggungjawab hukum dari Kantor Pertanahan yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan palsu yaitu tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian pasal 1366v KUHPerdata, bahwa setiap orang yang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati – hatinya. Atas kelalaiannya Kantor Pertanahan yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan palsu maka berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, Kantor Pertanahan bertanggungjawab untuk mengganti kerugian. Perlindungan hukum bagi Kreditur sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Palsu adalah : (a) Melakukan gugatan perdata kepada debitur do Pengadilan Negeri; (b) melakukan gugatan Tata Usaha Negara kepada kantor Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara