Analisis Peran pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Garam sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo)

Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah”. Penelitian ini berfokus pada penerapan pajak mineral bukan logam dan batuan bagi UMKM garam dalam upaya meningkatkan PAD Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Probolinggo dan kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo. Hasil dari penelitian ini adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari sektor pajak kurang berjalan dengan lancar dari target pajak daerah sebesar Rp 40.38 milyar masih terealisasi sebesar Rp 11,88 milyar di tahun 2017. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan potensi pajak yang ada di Kabupaten Probolinggo. Melihat adanya ketimpangan desentralisasi fiskal yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah dinilai kurang mampu dalam mengelola potensi pajak daerah yang ada, khususnya pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, namun tidak dapat dipungkiri kinerja pemerintah dalam mengelolah penerimaan daerah yang lain cukup dinilai baik dalam pencapaiannya. Berdasarkan hasil penelitian, BPPKAD Kabupaten Probolinggo diharapkan melakukan pengawasan terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Probolinggo, Melakukan usaha atau membuat inovasi baru agar dapat menarik Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Usaha Besar (UB) serta investor dan perusahaan untuk masuk dan mengeksploitasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ada di Kabupaten Probolinggo, dan terus mendampingi UMKM dalam menjalankan usahanya. Bagi UMKM yang belum melegalkan usahanya diharapkan segera melakukan legalitas bagi usahanya dan mendaftarkan izin usahanya