Tinjauan Yuridis Pengaturan Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris Atau Dewan Pengawas Di BUMN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas di BUMN sehingga nantinya diperoleh penjelasan bagaimana tinjauan yuridis terhadap ASN yang merangkap jabatan tersebut. Penelitian ini di susun berdasarkan penelitian normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konspetual, Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa perspektif mengenai fenomena rangkap jabatan perlu untuk dilakukan guna memitigasi ‘keberlanjutan’ pro dan kontra. Persoalan yang berlarut hanya akan menimbulkan kebingungan publik serta ketidak nyamanan instansi/pejabat penyelenggara pemerintahan yang disinyalir melakukan rangkap jabatan yang selama ini sering diidentikkan dengan kerugian Negara