Analisis Problematika Korupsi Serta Peranan Lembaga Pengawas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa itu dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diubah sebanyak empat kali dan perubahan terakhir yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah ini terus mengalami penyempurnaan hingga tahun 2018 ini, diberlakukanya aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta segala Perubahannya. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah merupakan mekanisme belanja pemerintah yang memegang peranan penting dalam pemanfaatan anggaran negara. PBJ melibatkan jumlah uang yang sangat besar, sehingga pemerintah disebut sebagai pembeli yang terbesar (the largest buyer) di suatu negara. Anggaran PBJ setiap tahunnya menurut LKPP sekitar 40% dari APBN dan APBD, sehingga pada tahun 2018 ini anggaran PBJ adalah sebesar 1.200 Triliun dari total belanja APBN dan APBD. Sepanjang tahun 2017, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sudah ada 84 kasus terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan ini kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang ditangani KPK tetap menunjukkan angka yang tertinggi (30.4% kasus yang ditangani KPK sejak tahun 2004). Dari hasil analisis diketahui terdapat permasalahan pokok pada pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu terdapat kelemahan pengaturan hukum atau dari sisi regulasi. Kelemahan dari sisi tersebut adalah: 1)Aturan tentang pelaksanaan PBJ hanya setingkat Perpres, dimana tidak dapat mengatur sanksi, jika berbenturan dengan PBJ pada sektor lain yang diatur dalam UU sektor tersebut, maka Perpres tersebut dapat tidak berlaku karena tingkatnya lebih rendah dibandingkan UU, selain itu, Perpres juga dapat menjadi alat diskresi pihak tertentu. 2)Perpres belum dapat mendeteksi adanya afiliasi yang terjadi dalam proses pengadaan Barang dan Jasa. Adapun lembaga yang terlibat dalam pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa adalah; Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK