Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Dengan Ancaman Sanksi Pidana Dibawah 5 Tahun Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan mengenai pemberian bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu. Pemilihan judul dalam penelitian ini adalah karena terjadinya diskriminasi hak terkait pemberian bantuan hukum, dimana dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP bagi terdakwa tidak mampu yang ancaman pidananya diatas lima tahun wajib didampingi pensehat hukum sedangkan untuk terdakwa tidak mampu yang ancaman pidananya dibawah lima tahun tidak ada kewajiban untuk mendapat bantuan hukum yang menyebab tidak terpenuhi hak terdakwa tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut; (1) Apakah bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu sudah memenuhi Asas Equality Before The Law (Persamaan Hak di Depan Hukum) ? (2) Apa ketentuan dalam Pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa yang dijatuhi sanksi dibawah 5 tahun ?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, yaitu data primer,data sekunder dan data tersier. Teknik memperoleh bahan hukum dengan cara studi kepustakaan ( library research ) dan akses internet. Teknik analisis bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu melalui teknik penafsiran atau interpretasi yakni penafsiran sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP terjadi Diskriminasi hak terhadap terdakwa tidak mampu yang ancaman pidana nya dibawah lima tahun karena tidak ada kewajiban untuk mendapat bantuan hukum. Kemudian terjadi ketidakadilan dalam pemberian bantuan hukum yang berujung pada pelanggaran HAM. Maka saran dari peneliti adalah pemerintah lebih baik memperbaiki Pasal 56 ayat 1 KUHAP agar kewajiban pemberian bantuan hukum tidak hanya khusus bagi terdakwa dengan ancaman sanksi diatas lima tahun atau lebih dan seorang penegak hukum dalam menjalankan tugas harus mengutamakan hak-hak yang ada pada individu karena kesalahan yang berkaitan dengan hak-hak terdakwa, maka sulit untuk mewujudkan suatu keadilan dalam pemberian bantuan hukum