Analisis Konstitusionalitas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Ptn-Bh)

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan konstitusionalitas pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Pilihan isu hukum tersebut dilator belakangi oleh kecenderungan kenaikan uang kuliah tunggal perguruan tinggi setelah berstatus PTN-BH sehingga Negara berpotensi mencederai tujuan Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan pengingkatan hak atas pendidikan sebagaimana yang diatur pada Pasal 28 C ayat (1) dan diulangi pada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah yang dikemukakan : (1) Bagaimana Implikasi Hukum Pengelolaan PTN-BH? ; (2) Bagaimana Konstitusionalitas Pengelolaan PTN-BH Berdasarkan Pasal 28 C Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945? Kemudian penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh Penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis penafsiran sistematis dan sejaran pengelolaan perguruan tinggi badan hukum serta pengaturan hak atas pendidikan. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti bahwa Pengaturan terkait tentang pengelolaan PTN-BH di UI, UGM, dan UNHAS dilaksanaakan secara konsisten berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pedidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum. Pengaturan pengelolaan PTNBH berdasarkan peraturan perundang-undangan a quo menimbukan implikasi hukum yaitu pada bidang non akademik, terjadinya lonjakan penarikan pendanaan pada sektor masyarakat sehingga mengakibatkan biaya pendidikan tinggi tidak terjangkau oleh seluruh warga Negara dan pada bidang akademik, otonomi pembukaan dan penutupan program studi tidak memberikan kepastian bagi peserta didik.Berdasarkan aspek fungsi Negara, hak warga Negara, aspek filosofis, sosiologis dan peran serta masyarat dalam pengelolaan PTN-BH dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945