Implementasi Pasal 11 Huruf C Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Di Kabupaten Bojonegoro)

Penelitian mengenai implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam menjalankan kewenangan serta kewajibannya ini mejelaskan mengenai bagaimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjalankan kewenangannya dalam melakukan kewajibannya, khususnya dalam pengawasan dan pemeriksaan terhadap kewajiban pemberi kerja dan pekerjanya untuk mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal ini karena adanya ketidakjelasan data yang ada di lapangan terkait jumlah keseluruhan pemberi kerja yang telah mendaftarkan diri, maupun belum mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan hal diatas tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1).Bagaimana implementasi Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terkait Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Pemberi Kerja Dalam Memenuhi Kewajibannya Mendaftarkan Pekerjanya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro? 2). Apa hambatan dan solusi dalam implementasi Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terkait Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Pemberi Kerja Dalam Memenuhi Kewajibannya Mendaftarkan Pekerjanya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan kewenangannya berdasarkan tugas dan kewajibannya untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban pemberi kerja, khususnya dalam pendaftaran diri dan pekerjanya dalam program jaminan social ketenagakerjaan, serta masalah atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kewenangan BPJS tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder, serta Teknik memperoleh data dengan wawancara.xi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPJS ketenagakerjaan telah menjalankan kewajiban, serta kewenangannya untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kewajiban pemberi kerja dan pekerja dalam mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial, namun di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, diantaranya belum mkasimalnya sistem pendataan yang dimiliki, kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di Kabupaten Bojonegoro, dan hambatan dari pemberi kerja sendiri. Untuk itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro melakukan beberapa upaya agar masalah pendataan peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat lebih maksimal