Keabsahan Mogok Kerja Yang Dilaksanakan Saat Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berlangsung

Penelitian ini membahas mengenai adanya kekosongan hukum terkait pengaturan mogok kerja yang dilaksanakan saat proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berlangsung. Menurut ketentuan Pasal 137 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. sedangkan menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, apabila perndingan gagal maka salah satu atau kedua belah pihak mendaftarkan perselisihannya kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, hal tersebut memiliki waktu yang bersamaan dengan dibolehkannya pelaksanaan mogok kerja oleh pekerja/serikat pekerja. Dalam praktiknya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan rinci mengatur bagaimana pelaksanaan mogok kerja yang dilakukan selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah mogok kerja yang dilaksanakan saat proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berlangsung sah dan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam memutus sah atau tidaknya suatu mogok kerja. Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan pendapat para ahli/pengamat. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa mogok kerja yang dilaksanakan pada saat proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berlangsung dibolehkan apabila merupakan akibat dari gagalnya perundingan, memenuhi syarat administratif dan didasarkan atas perundingan. Hal tersebut dapat ditafsirkan dari Pasal 141 ayat (5) UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa: “Dalam perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau penanggung jawab mogok kerja, “mogok kerja dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali”.”vi Tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai mogok kerja yang dilaksanakan saat proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berlangsung tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam hal mogok kerja yang dilaksanakan saat proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berlangsung, sah atau tidaknya mogok kerja tersebut diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial selaku lembaga yang berwenang