Tinjauan Yuridis Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Dalam penulisan skripsi yang penulis bahas adalah Kewajiban Pemberian bantuan hukum oleh aparat penegak hukum melalui penunjukan advokat atau penasehat hukum adalah sebuah kewajiban yang telah diatur didalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan juga ketentuan yang berkaitan dengan bantuan hukum itu sendiri, yang tentunya menjadi sangat penting dalam melindungi dan membela hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses mulai dari penyidikan hingga ke persidangan. Penulis juga membahas tentang Apakah Makna Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum yang termuat dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan Apakah akibat hukum yang terjadi jika hak-hak terdakwa/tersangka atas bantuan hukum tidak dipenuhi Permasalahan tersebut penulis kaji dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara membaca perundаng-undаngаn, pendekatan konsep dаn putusаn-putusаn hаkim dengan teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui buku, jurnаl yаng terkait dengаn pokok bаhаsаn yаng Penulis teliti. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kata “wajib” dalam rumusan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab negara untuk keadilan atas sebuah hak yang melekat pada warga negaranya, pasal 56 ayat (1) KUHAP berlaku apabila tersangka berada dalam kondisi, Pertama, jika sangkaan atau dakwaan diancam dengan pidana hukuman mati, hukuman 15 tahun atau lebih. Kedua, tersangka atau terdakwa “tidak mampu” menyediakan sendiri penasihat hukumnya, dan ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan 5 tahun atau lebih, sehingga penulis berpendapat, jika mengabaikan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini mengakibatkan hasil pemeriksaan dari tuntutan penuntut umum tidak dapat diterim