Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3571 K/Pdt/2015 Tahun 2016 Tentang Transaksi Terapeutik Dalam Perspektif Undang – Undang Perlindungan Konsumen

Hubungan antara dokter dengan pasien adalah hubungan yang unik, yang di maksud unik adalah adanya suatu hubungan yang berubah – ubah antara pasien dengan dokter, yaitu di mulai dari hubungan vertikal dimana dokter yang paling paham sedangkan pasien tidak tau apa-apa hingga hubungan horizontal dimana pasien dengan dokter mempunyai kesetaraan atau sejajar dalam hubungan kerjasama yaitu dalam mengupayakan kesehatan pasien. sebuah perikatan yang lahir karena persetujuan juga karena undang – undang serta adanya kepasrahan pasien kepada dokter dalam suatu hal melakukan tindakan yang bertujuan untuk sembuhnya pasien. Dewasa ini, banyak kasus atau perselisihan terjadi antara dokter dengan pasien atas banyak hal. Mulai sadarnya pasien atas haknya, banyak pasien menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara menggugat dokter atau tenaga kesehatan juga rumah sakit yang mana dokter, rumah sakit, serta tenaga kesehatan adalah pihak yang di anggap bertanggungjawab atas pasien, akan tetapi banyak pasien yang kurang mengerti dimana posisi pasien dan dimana posisi dokter. Banyak perkara antara dokter, tenaga kesehatan, dan rumah sakit dengan pasien yang sampai ke Pegadilan, tetapi gugatannya ditolak. Begitu juga yang dialami oleh ayah dari Muhammad Gumilar (alm) yang anaknya meninggal ketika proses berobat, kemudian sang ayam menggugat dokter, tenaga kesehatan serta rumah sakit untuk mengganti kerugian dan bertanggungjawab atas meninggalnya Muhammad Gumilar (alm). Akan tetapi, gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim walau upaya hukum yang di tempuh sudah sampai Kasasi. Ayah Muhammad Gumilar (alm) berdasar hukum pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sebagai dasaruntuk menggugat akan tetapi ditolak, penulis mencoba menganalisa menggunakan undang – undang nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apakah dokter dapat di gugat dengan dasar hukum undnag – undang nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Untuk dapat menjawab permasalahan diatas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan,dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui studi kepustakaan, serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum yang telah diperoleh, dianalisis menggunakan metode interpretasi sistemastis, sehingga dapat penulisan lebih sistematis dalam menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.vi Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Undang – Undang nomor 08 ahun 1999 tidak dapat menjadi pelindung bagi pasien, karena pasien bukanlah konsumen pada umumnya, dan dokter tidak dapat disamakan dengan pelaku usaha, hal tersebut karena obyek transaksi terapeutik adalah suatu upaya bukan berupa barang atau hasil yang nyata, tetapi upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan pasien, sedangkan hasilnya bisa saja berhasil ataupun gagal, karena dokter hanya perantara dari Tuhan untuk membantu umat manusia lainnya serta adanya good faith (itikad baik) dari dokter kepada pasien, itikad baik itu dibuktikan dengan dokter melakukan upaya kesehatan melalui prosedur yang baik dan benar. Jadi undang – undang nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bukanlah undang – undang yang member perlindungan hukum kepada pasien serta tidak dapat menjadi dasar hukum bagi pasien untuk menggugat dokte