Peran Pemerintah, Lembaga Adat dan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (Studi pada Industri Kerajinan di Provinsi Bali)

Pemerintah melalui instansi terkait telah banyak melakukan program pembinaan untuk meningkatkan kemandirian IKM. Namun, dalam kenyataan masih banyak industri kecil khususnya industri kerajinan yang tidak berdaya menghadapi persaingan global. Setelah terjadi bom Bali dampaknya sangat dirasakan bagi industri kecil dan menengah. Terjadi penurunan produksi, penurunan penjualan, kesulitan untuk menjual hasil kerajinannya. Bom Bali dalam waktu singkat telah menimbulkan mala petaka bagi perekonomian Bali yang tumbuh pesat saat itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh peran pemerintah yang telah dilakukan oleh Disperindag maupun instansi terkait terhadap pemberdayakan IKM, 2) pengaruh peran lembaga adat dilihat dari peran sosial, budaya, ekonomi dan keuangan terhadap pemberdayakan IKM, 3) pengaruh modal sosial terhadap peran lembaga adat untuk pemberdayaan IKM, 4) pengaruh modal sosial tehadap peran pemerintah untuk pemberdayaan IKM, 5) pengaruh modal sosial terhadap pemberdayaan IKM, 6) pengaruh peran pemerintah terhadap peran lembaga adat untuk pemberdayaan IKM. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku IKM pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Untuk menentukan kabupaten yang terpilih digunakan metode Purposive Sampling berdasarkan pada jumlah unit usaha terbanyak dari masing-masing kabupaten/kota. Jumlah unit sampel pada masing-masing kabupaten/kota terpilih, menggunakan metode Stratified Random Sampling. Jumlah sampel minimal yang didapat sebanyak 204 orang. Metode yang digunakan untuk menentukan unit sampel dari pengrajin yang akan diwawancarai adalah acidental sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) berbasis variance dengan proses perhitungan dibantu program aplikasi Partial Least Square (PLS), yang berupa perangkat lunak SmartPLS versi 2.0 M3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran pemerintah melalui instansi terkait belum mampu secara langsung mempengaruhi pemberdayaan IKM. 2) Peran lembaga adat melalui peran sosial, budaya, ekonomi dan keuangan berpengaruh positif terhadap pemberdayaan IKM. 3) Modal sosial berpengaruh positif terhadap peran pemerintah untuk pemberdayaan IKM. 4) Modal sosial berpengaruh positif terhadap peran lembaga adat untuk pemberdayaan IKM. 5) Modal sosial belum mampu secara langsung mempengaruhi pemberdayaan IKM. 6) Peran pemerintah melalui instansi terkait berpengaruh positif terhadap peran lembaga adat untuk pemberdayaan IKM. Peran lembaga adat mampu sebagai variabel yang memediasi ( full mediation) antara modal sosial dan peran pemerintah terhadap pemberdayaan IKM di Provinsi Bali