Kerjasama Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan Pasca Pemekaran Wilayah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat

Penelitian ini bertujuan; (1) Mengidentifikasi efisiensi pelayanan kesehatan kabupaten/kota sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. (2) Memahami indikator-indikator yang mempengaruhi perubahan efisiensi. (3) Merancang kerjasama kesehatan kabupaten/kota setelah pemekaran wilayah. Penelitian ini lebih diarahkan kepada upaya merevitalisasi kondisi daerah pemekaran melalui kerjasama di bidang kesehatan agar terjadi bentuk kerjasama yang efisien berdasarkan keunggulan aspek kesehatan yang ada pada masing-masing daerah. Penelitian dilakukan pada 9 daerah kabupaten yang terdiri dari 4 kabupaten daerah induk, yaitu; Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang. Serta 5 kabupaten daerah pemekaran, yaitu ; Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi. Dengan menggunakan alat analisis Data Envelopment Analysis (DEA) untuk menghitung efisiensi pada setiap rumah sakit di daerah pemekaran maupun daerah induk, Penelitian ini juga menggunakan analisis efisiensi rasionalitas sumber daya dalam membentuk tata kelola kerjasama kesehatan antara kabupaten. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan: 1) Ada perubahan tingkat efisiensi pelayanan kesehatan setelah adanya pemekaran daerah. Hal ini disebabkan menurunnya skala ekonomi pelayanan kesehatan. Daerah baru (pemekaran) sebagai hasil dari pemekaran daerah mengalami kekurangan sumber daya dari pada saat masih bersatu, sedangkan daerah induk pada akhirnya juga mengalami penurunan sumber daya, 2) Dari tujuh indikator faktor input, yaitu: Dokter Umum, Dokter Spesialis, Apoteker, Perawat, Karyawan, Jumlah Poliklinik, dan Dana Investasi untuk Rumah sakit, yang paling mempengaruhi perubahan efisiensi adalah Dokter spesialis, Perawat dan Jumlah poliklinik. Dengan demikian, ketiga faktor tersebut merupakan faktor yang paling signifikan dalam mempengaruhi tingkat efisiensi. 3) Dalam melaksanakan kebijakan pemekaran, terkait dengan jasa layanan kesehatan, perlu dirancang suatu model revitalisai rumah sakit dengan mempertimbangkan jumlah doktor spesialis, perawat dan poliklinik. Kombinasi dari ketiga faktor tersebut, akan sangat berpengaruh terhadap model pemekaran layanan kesehatan di daerah pemekaran