Rekonstruksi Pengaturan Peran Gubernur dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia

Penelitian ini berupaya untuk meneliti kedudukan dan peran gubernur sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Posisi gubernur sebagai kepala daerah dan disisi lain sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mengalami problematika hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan filosofis, pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini terungkap bahwa problematika kedudukan dan peran gubernur disebabkan: Pertama, UU No.22 tahun 1999/UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan titik berat pelaksanaan otonomi daerah ada di kabupaten dan kota. Kedua, karena UU tersebut juga menegaskan tidak adanya hubungan hierarki antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota. Ketiga, meskipun kemudian Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang kedudukan serta peran Gubernur khususnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah yang diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi dan penghargaan kepada Bupati/Walikota, namun PP tersebut belumlah cukup karena yang menjadi masalah adalah tidak tegasnya pengaturan dalam Undang-undang.Apabila rekonstruksi peran gubernur lebih menitikberatkan gubernur dan wakil gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah maka pemilihan gubernur secara langsung tidak relevan atau konsisten dengan peran tersebut