Analisis Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pemekaran Wilayah serta Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Papua

Persepsi masyarakat pada setiap daerah otonomi baru cenderung seragam yang mengatakan setuju bahwa daerahnya layak dipisahkan dari kabupaten induk atau dilaksanakan pemekaran wilayah. Meskipun demikian, masyarakat sependapat dan setuju bahwa Provinsi Papua harus lebih ketat dan hati-hati dalam melaksanakan pemekaran wilayah di masa mendatang. Berdasarkan hasil penilaian menggunakan metode skala likert dan tiga kategori, pemahaman masyarakat mengenai (1) kelayakan pemekaran wilayah, (2) tantangan atau kendala yang dihadapi dalam pemekaran wilayah, dan (3) proses, prosedur dan evaluasi pemekaran wilayah, semuanya secara merata dinilai baik. Namun demikian, untuk beberapa hal masih ada masyarakat belum memahaminya dengan baik. Model Analisis Faktor Konfirmatori yang dibangun dapat dikatakakan sesuai untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi yang terkait dengan faktor-faktor penyebab pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Hasil pengujian validitas, reliabilitas dan statistik menunjukkan bahwa variabel-variabel manifest sumber daya ekonomi, sumber daya alam, secara nyata merupakan indikator-indikator yang bermakna dan signifikan sebagai pembentuk konstruk variabel laten faktor ekonomi dan potensi daerah. Variabel-variabel manifest jabatan eksekutif dan jabatan legislatif merupakan indikator yang sangat bermakna dan signifikan dalam membentuk variabel laten faktor budaya, politik dan jabatan. variabel-variabel manifest infrastruktur, sosial ekonomi, dan wilayah, berdasarkan hasil pengujian validitas, reliabilitas dan statistik, terbukti sangat signifikan dan bermakna sebagai indikator-indikator pembentuk variabel laten faktor pemerataan pembangunan. Variabel-variabel manifest yaitu kesehatan, pasar atau pusat aktivitas ekonomi, dan pusat pemerintahan, semuanya merupakan indikator-indikator yang sangat signifikan dan bermakna membentuk variabel laten pelayanan publik. Kinerja perekonomian daerah otonom baru nampak lebih baik dibanding daerah induk dan daerah kontrol. Dari perkembangan data yang ada menunjukkan bahwa dari aspek ekonomi, daerah-daerah DOB potensi ekonominya lebih baik dibanding daerah induk, sehingga pada saat dimekarkan daerah induk mengalami penurunan kinerja ekonomi. Pada awal pemekaran, kinerja keuangan DOB lebih tinggi dibandingkan dengan daerah induk dan daerah kontrol. Namun setelah itu, cenderung menurun untuk dua tahun terakhir. Kondisi ini terus berlanjut hingga akhir tahun pengamatan kinerja keuangan daerah induk selalu lebih baik dibandingkan daerah otonom baru dan daerah kontrol. Secara umum kinerja keuangan daerah otonomi baru, daerah induk dan daerah kontrol menunjukkan kinerja keuangan yang semakin menurun. Hasil pengujian dengan alat statistik sederhana yakni t-test equal mean menunjukkan kebijakan pemekaran daerah secara signifikan tidak membuat kenaikan pendapatan per kapita lebih tinggi dari kondisi sebelum pemekaran, ada indikasi yang kuat dan signifikan bahwa pemekaran daerah mempunyai pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di daerah kota. Namun tidak kuat dan tidak signifikan untuk mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di daerah desa. kebijakan pemekaran daerah terbukti secara statistik signifikan tidak mempengaruhi ketimpangan antar wilayah di Provinsi Papua. Berdasarkan seluruh hasil pengujian statistik ini maka dapat digeneralisasikan bahwa bahwa kebijakan pemekaran wilayah di Provinsi Papua mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara keseluruhan