Kedudukan Menteri Keuangan sebagai Pemegang Hak Gugat dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi

Perubahan paradigma dalam hukum kepailitan membawa implikasi pada gagasan untuk melindungi kepastian usaha perusahaan asuransi. Permohonan penetapan kepailitan yang dapat diajukan oleh kreditor dengan persyaratan yang dipermudah berpotensi mengganggu kepastian berusaha dari perusahaan asuransi karena berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat. Keadaan ini disikapi dengan kebijakan berupa menghalangi hak kreditor dan debitor untuk menjadi legal standing dan selanjutnya memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan sebagai legal standing satu-satunya dalam permohonan kepailitan perusahaan asuransi. Oleh karena itu masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: pertama, Apakah pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan sebagai pemegang legal standing dalam kepailitan perusahaan asuransi berdasarkan Pasal 2 (5) UU No. 37/2004 telah memenuhi prinsip keadilan dalam dimensi peran negara di bidang ekonomi? Kedua, Perlindungan hukum yang bagaimana yang dibangun, siapa yang ingin dilindungi dengan pencabutan hak debitor dan kreditor sebagai legal standing dalam kepailitan perusahaan asuransi? Ketiga, Apakah pencabutan hak kreditor sebagai pemohon kepailitan perusahaan asuransi telah memenuhi prinsip keadilan? Penelitian ini termasuk penelitian normatif, dan bersifat diskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kebijakan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan filsafati, dan pendekatan perbandingan. Teknik analisis dilakukan dengan yuridis kualitatif dengan alat analisis interpretasi. Hasil penelitian: pertama, bahwa pemberian kewenangan kepada Menteri keuangan sebagai satu-satunya legal standing dalam permohonan penetapan kepailitan perusahaan asuransi adalah kebijakan yang hanya berada pada tataran teknis semata. Kebijakan yang sangat pragmatis ini ternyata menimbulkan persoalan baik secara teori maupun asas hukum. Dengan menganalisis asas perjanjian, asas penyelesaian sengketa di pengadilan, asas kepailitan, maka pemberian kewenangan tersebut telah menyebabkan disharmonisasi asas hukum. Kedua, perlindungan hukum kepada perusahaan asuransi yang dilakukan dengan mengabaikan hak kreditor dan menunjuk Menteri Keuangan sebagai satu-satunya legal standing yang salah satu fungsinya meneliti permohonan kepailitan yang diajukan kepadanya merupakan fungsi quasi yudisial. Kewenangan ini bertentangan dengan kewenangan seorang menteri negara yang diatur dalam undang-undang kementrian negara. Ketiga, pencabutan hak kreditor dan debitor sebagai pemohon adalah kebijakan yang tidak asional karena melanggar asas hukum yang telah disepakati sehingga telah menggoyahkan sendi kepastian hukum sebagai bagian dari usaha perwujudan keadilan