Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Hak Atas Tanah yang Beritikad Baik

Disertasi dengan judul `Perlindungan Hukum Pembeli Hak Atas Tanah Yang Beritikad Baik`, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini menyangkut tiga hal, yaitu: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan jual beli bagi pembeli yang beritikad baik telah memenuhi rasa keadilan. (2) Adakah perlindungan hukum bagi pembeli hak atas tanah yang beritikad baik dalam peraturan perundang-undangan.(3) Bagaimanakah mewujudkan pengaturan yang memberi kepastian dan perlindungan hukum kepada pembeli hak atas tanah yang beritikad baik. Ketiga permasalahan tersebut diangkat karena dilatarbelakangi empat problem utama, yaitu: problem filosofis, problem teoritis, problem yuridis dan problem sosiologis. Adapun problem filosofisnya yaitu tergesernya nilai hubungan magis relius dan sosial menjadi nilai ekonomis terhadap tanah, dan tergesernya nilai keadilan bagi pembeli hak atas tanah yang beritikad baik. Penelitian ini didasarkan pada kenyataan yang ada berdasarkan putusan hakim bahwa kasus-kasus pertanahan makin terus meningkat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan papan, sehingga tanah menjadi komuditas ekonomi sehingga nilai keadilan dalam masyarakat menjadi luntur. Akibatnya banyak penguasaan tanah yang perolehan haknya dilakukan dengan tidak benar sehingga merugikan pembeli terakhir hak atas tanah yang beritikad baik yang tidak mengetahui penjual telah berlaku tidak jujur. Selain problem filosofis diatas, juga terdapat problem teoritisnya, bahwa dengan dipakainya sistem publikasi tanah negatif bertendensi positif maka pembeli terakhir hak atas tanah yang beritikad baik sering tidak memperoleh kepastian hukum walaupun ia sebagai pemegang hak atas tanah telah mempunyai sertipikat, sehingga apabila penjualnya beritikad tidak baik digugat oleh penjual terdahulu maka pembeli terakhir hak atas tanah menjadi tidak terlindungi dan tidak dapat memperoleh keadilan sebagai pemegang hak atas tanah. Problematika yuridisnya, adanya inkonsistensi pengaturan kekuatan pembuktian sertipikat yang terdapat dalam pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA yang menyatakan bahwa tanda bukti hak mempunyai kekuatan mutlak dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 32 ayat 2 PP No.24 tahun 1997 yang apabila pemegang hak atas tanah yang sudah secara nyata menguasainya, diperoleh dengan itikad baik selama 5 tahun tidak bisa digugat, namun akibat sistem publikasi yang kita anut menjadikan tidak diperolehnya keadilan, kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak atas tanah. Problematika Sosiologis, sistem pendaftaran yang negatif bertendensi positif tersebut menjadikan banyak gugatan dibidang pertanahan yang masuk kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun tujuan penelitian disertasi ini adalah menemukan dan menjelaskan mengenai perlindungan yang seharusnya diberikan kepada pembeli hak atas tanah serta menjelaskan konsep pembeli yang beritikad baik. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan: Pertama, pertimbangan hakim dalam membatalkan jual beli harus memperhatikan asas ratio decidendi yang secara bijaksana dengan melihat itikad baik pembeli dengan memperhatikan dan mendasarkan pada bukti otentik yang diajukan kepadanya. Langkah selanjutnya adalah memberikan kesempatan yang sama bagi Pembeli yang beritikad baik untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penjual yang beritikad buruk dan Kepada Negara (Badan Pertanahan Nasional) yang kurang teliti dalam menerbitkan sertifikat atas nama Pembeli. Kedua, untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah maka oleh pemerintah diterbitkan tanda bukti hak berupa sertipikat. Pasal 19 ayat 2 huruf c menyebutkan bahwa pemberian tanda bukti hak berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Sedangkan PP No 24 tahun 1997 pasal 32 dengan memberikan batasan bagi seseorang yang ingin melakukan gugatan atas sertipikat, yaitu bilamana atas tanda bukti hak itu diperoleh setelah dikuasai secara nyata, dengan itikad baik dan dalam jangka waktu 5 tahun, hal tersebut menunjukan bahwa apabila 3 syarat tersebut terpenuhi maka menjadikan pemegang sertipikat tersebut menjadikan alat bukti yang mutlak, sehingga menutup pihak lain untuk mengajukan gugatan. Beberapa rekomendasi terkait permasalahan diatas tentang perlindungan hukum pembeli hak atas tanah yang beritikad baik: Pertama, Pemerintah perlu melakukan perubahan sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut pada saat ini menjadi sistem publikasi yang postif karena dengan sistem tersebut maka akan memberikan kehati-hatian dan kecermatan dari Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan sertipikat sebagai tanda bukti hak karena dengan sistem positif tersebut apabila pemegang sertipikat hak atas tanah dirugikan maka negara akan bertanggung jawab. Kedua, Program Larasita sebagai upaya mendekatkan pada pelayanan dan bantuan biaya harus terus dilaksanakan dalam rangka asas sederhana, aman dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat termotivasi untuk mendaftarkan tanahnya baik secara sistematis atau sporadik