Pergeseran Kebijakan Hukum Pidana tentang Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Krisis lingkungan hidup dewasa ini tidak lagi dipahami sekedar isu. Krisis lingkungan hidup telah menjelma menjadi ancaman ( threat ) terutama bagi negara ( state ) baik dalam skala Nasional ataupun Internasional. Di tengah krisis lingkungan hidup yang makin parah, kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup menarik untuk dikaji. Kebijakan hukum pidana tentang pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menunjukkan terjadinya dinamika penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Jika pada masa-masa sebelumnya (sanksi) hukum pidana ditempatkan pada posisi ` ultimum remedium `, maka pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ditempatkan pada posisi ` primum remedium `. Disertasi ini merupakan ikhtiar untuk menelusuri ide dasar yang menjadi latar belakang pergeseran kebijakan hukum pidana tentang pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelusuran demikian ini dipandang penting karena akan menemukan dasar pembenaran ( justification ) penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup baik dilihat dari sudut sifat bahayanya perbuatan ( nature of offence ) ataupun sifat bahayanya orang yang melakukan ( nature of offenders ). Tidak hanya berhenti pada penelusuran ide dasar, disertasi ini juga mempermasalahkan apakah ketentuan pidana tentang pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mencerminkan ide dasar yang menjadi basis pergeserannya serta apakah ketentuan pidana tentang pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki kesesuaian dengan asas-asas hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Umum Bab I KUHP. Sebagai sebuah penelitian hukum, penelitian disertasi ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan filosofis, pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Sementara itu analisis terhadap hasil penelitian digunakan teori kebijakan hukum pidana ( penal policy ), model hukum ( model law ) tentang kriminalisasi pencemaran lingkungan hidup serta model harmonisasi ketentuan hukum pidana sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan (substantif) di Indonesia. Hasil penelitian disertasi ini berkesimpulan bahwa ide dasar pergeseran kebijakan hukum pidana tentang pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bersumber pada landasan filosofis dan dasar ratio legis yang menempatkan lingkungan hidup sebagai sebuah kepentingan hukum. Oleh karena itu, dari perspektif kebijakan hukum pidana, penggunaan hukum pidana memperoleh dasar pembenaran ( justifications ) karena: (1). Dari sudut sifat bahayanya perbuatan ( nature of offence ), pencemaran lingkungan hidup adalah perbuatan merugikan yang menyerang lingkungan hidup sebagai sebuah kepentingan hukum dan oleh karena itu secara moral adalah tercela ( mala in se ); (2). Dari sudut orang yang melakukan ( nature of offenders ), penggunaan sanksi pidana d