Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut

Pentingnya kajian terhadap Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Ikan, mengingat Indonesia sebagai Negara Hukum. Di mana salah satu tujuannya mewujudkan keadilan sosial, antara lain termuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: `Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat`. Jadi Tujuan Hak Menguasai oleh Negara terhadap SDA, ialah keadilan sosial dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusionil bagi pengaturan tentang Sumber Daya Alam di Indonesia melalui Undang-Undang. Terkait dengan pengelolaan sumber daya ikan, diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.45 tahun 2009. Keberadaan Undang-Undang itu secara umum belum memberikan arahan yang terintegrasi dalam penguasaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam. Bersamaan dengan itu terdapat Kebijakan Otonomi Daerah melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Di dalamnya Mengatur adanya kebijakan Desentralisasi kewenangan, termasuk dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, khususnya dalam pengelolaan sumber daya ikan. Studi mengenai Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Ikan ini bertujuan : 1) Untuk menganalisis dan memahami hakekat perlunya desentralisasi kewenangan pengelolaan Sumber Daya Ikan; 2) Untuk menganalisis dan menemukan dasar pembenar pemberian desentralisasi kewenangan pengelolaan Sumber Daya Ikan; dan 3) Untuk menganalisis dan mengidentifikasi implikasi yang timbul dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pengelolaan Sumber Daya Ikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam penelitian disertasi ini digunakan jenis penelitian yuridis-normative ( legal research ), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konsep (conceptual approach), untuk kemudian bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif, dengan alat analisis yang dipakai yaitu interprestasi hukum. Dalam proses penelitian, hakekat desentralisasi kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya ikan bermuara pada ‘hak` menguasai negara terhadap sumberdaya alam dan kekayaan yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedudukan negara dalam hak menguasai itu (dalam arti luas), yaitu pemegang ketiga kekuasaan Negara (trias politika – legislatif, ekskutif dan yudikatif), bukan hanya Pemerintah atau Ekskutif. Dalam hubungannya dengan bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, selaku organisasi kekuasaan seluruh rakyat, Negara bertindak dalam kedudukannya sebagai kuasa dan petugas bangsa Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut Negara merupakan organisasi kekuasaan rakyat yang tertinggi. Dengan demikian, yang terlibat, begitu juga secara operasional, sebagai petugas bangsa tersebut bukan hanya penguasa, legislatif dan eksekutif saja, tetapi juga penguasa yudikatif. Kebijakan tentang hak menguasai negara mengalami pergeseran, di mana pengelolaan atas semua aspek yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dilakukan melalui perbuatan hukum `mengatur, menyelenggarakan dan menentukan` kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam pengelolaan sumber daya ikan. Sehingga diperlukan pendelegasian kewenangan (desentralisasi) dalam pengelolaan sumber daya ikan. Urgensi desentralisasi kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya ikan pelaksanaan pemerintahan daerah menurut asas otonomi, daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan sumberdaya alam, termasuk pengelolaan sumber daya ikan telah diatur dalam undang-undang yang tampil dengan semangat otonomi daerah, yaitu diatur dalam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Hasil penelitian tersebut, setelah dianalisis menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Hakekat Desentralisasi Kewenangan dalam Pengelolaan Sumber daya Ikan sebagai pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, secara berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Atas dasar hal tersebut maka diperlukan pengaturan desentralisasi kewenangan untuk mengelola sumber daya ikan. 2) Urgensi Desentralisasi Kewenangan dalam Pengelolaan Sumberdaya Ikan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan (1) keberadaan perairan yang merupakan bagian terbesar wilayah negara Republik Indonesia dan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia mengandung sumber daya ikan yang sangat potensial dan penting arti,peranan,dan manfaatnya sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nas