Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce Melalui Kebijakan Pemerintah Di Indonesia

E-commerce merupakan cara perdagangan baru yang mempunyai karakteristik khusus yaitu tidak bertemunya antara penjual dan pembeli, sehingga menimbulkan banyak permasalahan seperti kecurangan dan penipuan dalam transaksinya yang dilakukan oleh pelaku usaha. Konsumen yang berada di posisi terlemah dalam setiap transaksi e-commerce memerlukan perlindungan hukum secara pasti. Walaupun sudah ada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Perdagangan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen tetapi belum dapat mewujudkan kepastian hukum yang dibutuhkan konsumen e-commerce. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen e-commerce diperlukan perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya banyak kecurangan dan penipuan. Perlindungan preventif ini berupa kebenaran data dan informasi dari para pelaku usaha yang berisi identitas, lokasi usaha dan legalitas usaha dari pelaku usaha. Dalam Hasil penelitian ini juga ditemukan bahwa untuk mendapatkan kebenaran data dan informasi dari para pelaku usaha yang berisi identitas, lokasi usaha dan legalitas usaha dari pelaku usaha ini dapat diwujudkan melalui NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) karena melalui NPWP ini kebenaran identitas, lokasi usaha dan legalitas usaha dari pelaku usaha akan selalu diverifikasi dan diawasi oleh aparat pajak (Fiskus) sehingga NPWP dapat dijadikan trustmark atau logo kepercayaan dalam transaksi ecommerce sebagai wujud dari perlindungan hukum preventif. Tidak sampai disitu saja, agar perlindungan preventif ini dapat memberikan norma kepastian hukum dan keadilan maka berdasarkan teori social engineering diperlukan campur tangan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini berupa kebijakan untuk melakukan perubahan pasal dalam UUPK yaitu pada pasal dimana menambahkan hak konsumen untuk mendapatkan data dan informasi yang benar mengenai ini identitas, lokasi usaha dan legalitas usaha dari pelaku usaha, juga penambahan kewajiban kepada pelaku usaha untuk memiliki NPWP