Dalam tulisan ini ingin menganalisis dinamika konsep negara kesejahteraan Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 melalui spektrum legisasi dan kebijakan sosial pada tiga regim orde pemeritahan, yakni orde lama, orde baru dan orde reformasi. Konsep Negara kesejahteraan merupakan sebuah konsep yang memberi tempat kepada pemerintah untuk secara terukur bertindak sebagai aktor pengakselerasi kesejahteraan sosial. Telaah hukum terhadap konsep ini selanjutnya dielaborasi hingga berdimensi ideolgi, demokrasi dan politik. Dimensi-dimensi tersebut mengeksplanasi mengenai bayang-bayang keterpengaruhan dua mainstream ideologi besar didunia terhadap realita hukum dan kebijakan sosial negara kesejahteraan Indonesia yang berbasis Pancasila. Pada...
Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah sebagai penyelenggara peradilan guna meneg...
Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalamsistem ketatanegaraan, teruta...
Istilah konstitusi seringkali dimaknai secara sempit: undang-undang dasar (yang tertulis). Pemahaman...
Indonesia sebagai negara hukum, memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Un...
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan yang terdapat dalam pancasila...
Pembentukan konstitusi di Indonesia yang penuh dengan perjuangan mulai dari proses perancangannya hi...
Kedudukan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang melaksanakan prinsip demokrasi secara tegas dia...
Buku ini membahas dinamika konstitusi yang telah terjadi Indonesia. Materi yang dibahas dalam buku i...
Sebuah negara yang menganut paham konstitusionalisme adalah sistem negara yang menjadikan konstitusi...
Jatuhnya pemerintah orde baru dan di mulainya orde reformasi telah memberikan angin segar bagi demok...
Menciptakan negara hukum Indonesia yang demokratis harus terlebih dahulu dibangun tata hukum I...
Tuntutan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada era reformasi ters...
Setelah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 sebanyak empat kali membawa perubahan kepada sistem ketat...
Penyelenggaraan kekuasaan lembaga negara peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur pihak keku...
Setelah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 sebanyak empat kali membawa perubahan kepada sistem ketat...
Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah sebagai penyelenggara peradilan guna meneg...
Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalamsistem ketatanegaraan, teruta...
Istilah konstitusi seringkali dimaknai secara sempit: undang-undang dasar (yang tertulis). Pemahaman...
Indonesia sebagai negara hukum, memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Un...
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan yang terdapat dalam pancasila...
Pembentukan konstitusi di Indonesia yang penuh dengan perjuangan mulai dari proses perancangannya hi...
Kedudukan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang melaksanakan prinsip demokrasi secara tegas dia...
Buku ini membahas dinamika konstitusi yang telah terjadi Indonesia. Materi yang dibahas dalam buku i...
Sebuah negara yang menganut paham konstitusionalisme adalah sistem negara yang menjadikan konstitusi...
Jatuhnya pemerintah orde baru dan di mulainya orde reformasi telah memberikan angin segar bagi demok...
Menciptakan negara hukum Indonesia yang demokratis harus terlebih dahulu dibangun tata hukum I...
Tuntutan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada era reformasi ters...
Setelah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 sebanyak empat kali membawa perubahan kepada sistem ketat...
Penyelenggaraan kekuasaan lembaga negara peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur pihak keku...
Setelah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 sebanyak empat kali membawa perubahan kepada sistem ketat...
Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah sebagai penyelenggara peradilan guna meneg...
Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalamsistem ketatanegaraan, teruta...
Istilah konstitusi seringkali dimaknai secara sempit: undang-undang dasar (yang tertulis). Pemahaman...