Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia

Pembangunan hukum sebagai salah satu bidang dalam pembangunan nasional, bertujuan membentuk tata hukum dalam suatu sistem dari berbagai sistem yang telah ada, termasuk peraturan perundang-undangan, maupun kelembagaan, sumber daya manusianya yang menjadi pelaku kehidupan hukum dan yang memperoleh manfaat dari hukum itu. Undang-undang sulit untuk sempurna, karena begitu pembuat undang-undang merumuskan dengan kalimat kalimat atau kata-kata dalam pasal-pasal undang-undang dengan mendasarkan perilaku kehidupan masyarakat pada waktu itu dan dengan membayangkan perilaku masyarakat pada waktu mendatang, sejak saat itu undang-undang tersebut diam dengan segala keabstrakannya ( statis ), sedangkan di lain pihak masyarakat ternyata terus menerus berubah perilaku kehidupannya ( dinamis ). Perkembangan masyarakat melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat telah menimbulkan pergeseran nilai-nilai hukum dalam masyarakat yang berpengaruh pada kehidupan hukum di Indonesia, akan tetapi dalam masyarakat tertentu masih ada nilai-nilai hukum yang tetap hidup lestari. Hakim sering menjumpai peristiwa hukum perdata yang hukumnya tidak sempurna, ketidak sempurnaan hukum tersebut harus diatasi oleh hakim dengan jalan menemukan hukumnya, agar dapat diterapkan terhadap peristiwanya, sehingga dapat dihasilkan putusan yang ideal. Maka hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, tidak hanya sebagai terompet undang-undang, tapi juga terompet keadilan karena hakim membentuk hukum ( judge made the law ) melalui penemuan hukum ( rechtsvinding ), sehingga fungsinya di samping sebagai penegak hukum dan keadilan juga sekaligus berfungsi sebagai pembaharu hukum. Kewajiban hakim menerobos hukum misalnya tentang keabsahan perkawinan Adat Karo, perkawinan Adat Cina, Keabsahan Akta Notaril dan lainnya masih dilematis, kerena terdapat pro dan kontra, berkaitan dengan sistem hukum civil law yang dianut di Indonesia, dianggap undang-undang itu sempurna, hakim hanya menerapkan undang-undang, maka hakim dianggap telah menyerobot kekuasaan pembuat undang-undang, sedang pihak lain menyatakan hakim itu bukanlah membuat hukum dari tidak ada menjadi ada, sebab hukumnya itu sendiri sudah ada di dalam perilaku kehidupan masyarakat, bagaikan seseorang menimba air dari sumur kemudian menyajikan, demikian juga hakim hanya mengangkat ke permukaan, menggali dan menjelaskannya kemudian dijadikan alasan dan dasar hukum pertimbangan putusannya. Keberatan lain dikatakan hakim telah melanggar asas ultra petita, karena mengabulkan lebih dari apa yang dituntut, sementara pihak yang menyetujui menyatakan terobosan itu masih dalam rangka fungsi hakim memberikan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Perakteknya hakim merasa ragu dan jarang melakukan penemuan hukum. Isu hukum tersebut dianggap menarik diteliti, dianalisa bertujuan untuk memahami bagaimana pola pikir hakim berkaitan dengan: Dasar, tahapan dan pola pertimbangan hukum putusan hakim dalam hal melakukan penemuan hukum. Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif mengkaji mengenai bahan bahan hukum yaitu 1) Primer, 2) Sekunder, 3) Tersier. Pendekatan yang digunakan yaitu: Pendekatan kasus, UU dan konsep. Dengan pisau analisa teori negara hukum dan perlindungan hukum, teori penegakan dan berlakunya hukum serta teori sumber hukum dan metode penemuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Dasar hukum penemuan hukum oleh hakim sudah diatur dalam hukum positip indonesia, (UU.Kekuasaan Kehakiman, UU.Peradilan Umum, UU. Mahkamah Agung) hakim merdeka, mandiri membuat pertimbangan hukum, menerapkan makna mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, sehingga dihasilkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dapat dipahami bahwa hakim memutus dengan hukum yang berlaku atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim yang baik dalam membuat putusan dapat dikaji dari beberapa perspektif, yaitu: perspektif intelektual, etik, penguasaan hukum, kesadaran beragama dan teknis peradilan. 2. Terdapat tahap-tahap penemuan hukum yang dianggap tepat untuk dilaksanakan oleh hakim melalui tahapan, yaitu: mengkonstatasi, mengkualifikasi, mengkonstitusi dengan memperhatikan pola penemuan hukum dan tahap menerapkan aturan hukum pada peristiwa kongkret serta merumuskan aturan hukum dalam format putusan (hakim bersifat otonom) Dan tahapan penerapan hukum atau menerapkan hukum apa adanya, yaitu tetap juga dilakuan dengan tahap mengkonstatasi, mengkualifikasi dan mengkonstitusi dan langsung menerapkan hukum tertulis pada peristiwa hukumnya tanpa melakukan penemuan hukum (hakim bersifat heteronom). 3. Terdapat 4 (empat) pola penemuan hukum, yaitu (1) apabila peristiwa kongkret telah diatur dalam undang-undang tetapi tidak jelas, maka hakim dapat melakukan interprestasi (gramatikal, sistematis, teleologis sosiologis, autentik/resmi); (2) apabila peristiwa kongkret telah diatur dalam undang-undang tetapi ternyata ketentuan-ketentuan tersebut sudah usang, maka hakim akan melakukan interprestasi (ekstentif, restriktif, dan fut