Kewenangan Advokat dalam Sistem Penegakan Hukum

Salah satu bentuk komitmen dalam melaksanakan agenda reformasi tersebut adalah melakukan perbaikan dan pembenahan dalam bidang hukum, utamanya terfokus pada masalah perbaikan dan pembenahan penegakan hukum. Profesi advokat adalah profesi yang terhormat ( officium Nubile ) di sisi lain advokat adalah sebagai penegak hukum, dimana kedudukannya setera dengan penegak hukum yang lain `polisi, jaksa dan hakim`. Advokat berkedudukan sebagai penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem penegakan hukum. Karena advokatlah yang mengetahui secara utuh tentang kasus yang ditanganinya, mulai dari sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan sampai perkara tersebut diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena pentingnya kedudukan dan peran serta fungsi advokat dalam sistem penegakan hukum maka seharusnya dalam menjalankan profesinya advokat diberi kewenangan. Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat tidak mengatur secara jelas tentang kewenangan advokat. Dengan tidak diaturnya kewenangan advokat akan berpengaruh terhadap kemandirian profesi advokat dalam penegakan kebenaran, hukum, keadilan dan kemanfaatan. Permasalahan yang diangkat dalam Disertasi ini : 1) Apakah kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum. 2) Mengapa advokat perlu kewenangan dalam penegakan hukum. Tujuan Utama penelitian ini adalah untuk menemukan kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif ( legal research ). Dengan menggunakan pendekatan sejarah, Undang-undang, konseptual, dan perbandingan. Untuk kemudian bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian : pertama, sebelum diundangkannya Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang, advokat hanya berfungsi menjembatani untuk mewakili kepentingan masyarakat yang oleh politik hukum pemerintah Hindia Belanda diharuskan menempuh prosedur, mekanisme, dan tata kerja peradilan pemerintah agar memenuhi standar legalitas formal yang telah ditetapkan. Advokat hanyalah berfungsi sebagai pokrol bambu . Pengangkatan, penyumpahan, pengawasan, dan pemberhentian advokat ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda dan Jepang, sehingga tidak ada kewenangan yang diberikan kepada organisasi dan advokat dalam menjalankan profesinya. Pada hakikatnya kewenangan advokat dalam sisi filsafati adalah advokat sebagai penegak hukum dan pengawal konstitusi harus dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Advokat berfungsi untuk memberikan nasihat dan mewakili kliennya dalam masalah hukum demi menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah ( Presumption of Innocence) dan memperlakukan setiap orang kedudukannya dalam hukum sama ( equality before the law ) serta bertanggung jawab memperjuangkan asas-asas keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Kedua, urgensi kewenangan advokat dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk menegaskan bahwa advokat dalam proses penegakkan hukum memiliki kedudukan sebagai pemberi jasa hukum dan bantuan hukum. Advokat sebagai penegak hukum sejajar dengan penegak hukum yang lain seperti polisi, jaksa dan hakim lembaga pemasyarakatan. Fungsi dan peran advokat sangat penting dalam upaya penegakan hukum dan terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum. Fungsi advokat mewakili kepentingan seseorang untuk menegakkan hukum dan keadilan serta memberikan jasa layanan hukum kepada masyarakat baik dilakukan secara litigasi maupun non litigasi . Untuk menunjang hal tersebut advokat tentu harus memahami hakikat keberadaannya, fungsi, tugas dan peran yang harus dijalankan, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta ketentuan-ketentuan hukum dan kode etiknya yang harus dipatuhi. Di dalam pengadilan advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan. Sedangkan di luar pengadilan, advokat memberikan jasa konsultasi, negosiasi, pembuatan kontrak, memberikan penyuluhan hukum demi meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat. Organisasi profesi Advokat yang menaungi para advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri ( independent state organ), organisasi profesi advokat juga termasuk dalam komisi negara. Sumber-sumber kewenangan advokat disamping bersumber dari atributif, delegatif dan mandat ternyata juga terdapat sumber kewenangan yang berasal dari kuasa `kuasatif` . Artinya advokat memiliki kewenangan setelah mendapatkan surat kuasa dari masyarakat pencari keadilan, karena bekerjanya seorang advokat didasarkan kepada surat kuasa. Kewenangan yang dimiliki oleh organisasi profesi adavokat. Kewenangan advokat dalam ranah hukum perdata dan pidana. Rekomendasi: pertama, memberikan kewenangan kepada organisasi profesi advokat dan advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penegak hukum. Kedua, merubah Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat